Jakarta,Rapat paripurna DPR RI resmi mengesahkan Jenderal TNI Agus Subiyanto sebagai Panglima TNI menggantikan Laksamana TNI Yudo Margono, pada Selasa (21/11/2023).
Keputusan itu diambil setelah Ketua Komisi I DPR, Meutya Viada Hafid, menyampaikan laporan mengenai proses mekanisme calon Panglima TNI, termasuk pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test terhadap Jenderal Agus.
Puan Maharani, selaku pimpinan rapat sekaligus Ketua DPR, kemudian meminta persetujuan kepada seluruh fraksi yang hadir untuk mengesahkan Jenderal Agus sebagai calon Panglima TNI.
Menurut pengamat militer dan pertahanan mengatakan sah sudah pergantian panglima TNI baru dari Laksamana TNI Yudo Margono ke Jendral TNI Agus Subiyanto, tantangan panglima baru sangat berat jelang pemilu 2024 serta masalah pertahanan dan keamanan di wilayah kawasan Laut Cina Selatan (LCS) dan Papua – Papua Barat.
“Saya ucapkan selamat bertugas panglima baru,
panglima TNI yang baru harus fokus kepada penguatan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan TNI,” ujar Wibisono mengatakan keawak media di jakarta selasa (22/11/2023).
Lanjutnya, mengingat terus meningkatnya dinamika di kawasan Laut China Selatan dan Asia Timur, ada baiknya bisa memperkuat interoperabilitas Kogabwilhan.
“Kogabwilhan yang dulu bernama Kowilhan di tubuh TNI bukanlah barang baru karena pernah diterapkan pada masa Orde Baru, saat TNI bernama ABRI. Oleh karena itu, penguatan interoperabilitas dan penggunaan kekuatan gabungan TNI menjadi penting untuk meningkatkan kesiapan angkatan bersenjata menghadapi eskalasi ancaman, dinamika sengketa atau pendadakan strategis maritim.
“Pada sisi lain, hendaknya dapat merealisasikan kebijakan terkait perubahan pendekatan dalam menangani konflik Papua.” Imbuhnya
“Reorientasi militer di Papua dan Papua Barat hingga kini masih belum terlihat dengan jelas. Dan kebijakan ini adalah batu uji krusial untuk panglima mendatang,” kata pengamat yang dikenal akrab dikalangan militer ini.
“Apa yang dilakukan oleh Yudo Margono sudah bagus, sayang sekali tugasnya hanya sebentar, tapi Perubahan kebijakan di Papua penting karena memang masalah ini belum mendapatkan perubahan secara signifikan dan isu Papua adalah yang masih menjadi problem keamanan nasional yang signifikan,”pungkasnya
