Jakarta, beritalima.com|- Anggota Komisi VII DPR RI, Novita Hardini, menilai target pertumbuhan ekonomi tinggi dicanangkan pemerintah (8 persen) harus diiringi pembenahan serius di dalam negeri, karena tanpa perbaikan mendasar, dikhawatirkan hanya menjadi ambisi di atas kertas.
Hal itu disampaikan Novita dalam diskusi Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) dengan tema “Strategi Mendorong Ekonomi 8 Persen” di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta (12/3).
Menurut Novita, target pertumbuhan ekonomi tinggi memang patut diapresiasi sebagai bentuk optimisme pemerintah dalam memposisikan Indonesia di panggung global. Namun ia mengingatkan, capaian tersebut tidak akan mudah diwujudkan jika berbagai persoalan struktural di dalam negeri masih dibiarkan.
“Target ini memang ambisius dan patut diapresiasi. Tapi untuk mencapainya, kita harus lebih dulu menyelesaikan banyak persoalan internal, terutama ego sektoral antar lembaga negara,” ujar Novita.
Ia menilai, jika hanya berbicara realistis, pertumbuhan ekonomi di kisaran 6 persen masih mungkin dicapai. Namun lonjakan yang jauh lebih tinggi membutuhkan lompatan kebijakan yang nyata, bukan sekadar menjaga stabilitas ekonomi.
Novita menegaskan, pemerintah harus berani mengambil langkah besar untuk membangun kepercayaan publik sekaligus menarik investasi baru, baik dari dalam maupun luar negeri. Sayangnya, hingga kini berbagai hambatan investasi masih menjadi keluhan pelaku usaha.
“Masalahnya bukan hanya faktor eksternal, tapi juga dari dalam. Kepastian hukum yang berubah-ubah, pungutan liar, hingga biaya logistik yang masih mahal karena infrastruktur belum siap,” jelasnya.
Selain itu, ia menyoroti persoalan kualitas sumber daya manusia yang belum sepenuhnya selaras dengan kebutuhan industri. Kondisi ini membuat sebagian investor memilih memindahkan investasi ke negara lain di kawasan Asia Tenggara, Negara-negara seperti Vietnam, Thailand, Malaysia, hingga Singapura dinilai lebih menarik karena menawarkan kepastian regulasi dan efisiensi biaya produksi yang lebih kompetitif.
Di sisi lain, Novita menyinggung persoalan energi yang masih menjadi tantangan besar bagi industri nasional. Keterbatasan pasokan gas domestik membuat sejumlah industri padat energi kesulitan menekan biaya produksi.
“Kalau energi mahal, biaya produksi naik. Sementara harga jual tidak selalu bisa ikut dinaikkan. Akhirnya industri tertekan dari hulu sampai hilir,” ujarnya.
Situasi tersebut, ucapnya, berpotensi semakin berat di tengah ketidakpastian geopolitik internasional. Konflik yang melibatkan negara-negara seperti Iran, Amerika Serikat, Palestina, dan Israel dapat memicu gejolak energi dan berdampak langsung di sektor industri dan rumah tangga.
Karena itu, Novita mendorong pemerintah tidak hanya bertahan menghadapi tekanan global, tetapi juga bergerak lebih cepat untuk memperkuat kedaulatan ekonomi nasional.
Ia menekankan pentingnya langkah strategis yang konkret, mulai dari memperjelas posisi Indonesia di tengah dinamika geopolitik dunia hingga memperbaiki berbagai persoalan mendasar di sektor pangan, energi, dan industri.
“Indonesia negara yang sangat kaya sumber daya. Tapi kalau masalah pupuk langka, energi mahal, dan regulasi tidak pasti masih terjadi, maka target pertumbuhan ekonomi tinggi hanya akan menjadi retorika,” tegasnya.
Novita pun mengingatkan, upaya memperkuat ekonomi nasional tidak bisa hanya dibebankan pada pemerintah semata. Seluruh lembaga negara harus menurunkan ego sektoral dan bekerja dengan tujuan yang sama, yakni kepentingan bangsa dan negara sesuai amanat konstitusi.
Jurnalis: rendy/abri
