JAKARTA, Beritalima.com | Dalam rangka penguatan koordinasi dan bersinergi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengundang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) pada kegiatan Knowledge Sharing, Rakornas PB (Rapat Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana), Jumat, (05/03/2021). Mewakili Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan A. Djalil, Direktur Jenderal Tata Ruang Abdul Kamarzuki hadir memberikan keynote speech.
Mendukung pernyataan Presiden Joko Widodo pada pembukaan Rakornas PB, bahwa dua hal penting dalam penanggulangan bencana adalah melakukan upaya pencegahan dan mitigasi. Abdul Kamarzuki menyampaikan selama ini salah satu tugas dari Kementerian ATR/BPN dalam menyiapkan Rencana Tata Ruang sangat erat kaitannya dengan kedua hal tersebut, yaitu upaya pencegahan dan mitigasi bencana.
Abdul Kamarzuki juga menjelaskan peran tata ruang yang semakin penting pasca disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja. “Pak Menteri selalu minta untuk menyiapkan atau meningkatkan kualitas produk tata ruang karena tata ruang sekarang melalui Undang-Undang Cipta Kerja telah menjadi satu-satunya referensi bagi arahan pemanfaatan ruang di negara kita ini.”
Dalam menyusun tata ruang ada keterbatasan dari ruang itu sendiri, sementara kita harus tetap hidup berdampingan dengan makhluk hidup lainnya agar seimbang. Banyak kepentingan yang harus diakomodir dalam membangun suatu wilayah. Abdul Kamarzuki menjelaskan keterlibatan berbagai pihak seperti BNPB, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan lain-lain untuk memperhitungkan semua kepentingan pada suatu Rencana Tata Ruang. Termasuk juga menyiapkan dan mengatur jalur-jalur evakuasi di suatu daerah. Jika masyarakat serta pemangku kepentingan patuh dan mengikuti Rencana Tata Ruang yang sudah disusun oleh berbagai pihak tersebut, maka ke depan akan mengurangi dampak serta korban dari bencana alam.
“Di sini dalam unsur tata ruang kita juga mempertimbangkan hidrografi, banjir, konfigurasi topografi, seluruhnya sudah kita perhitungkan. Sehingga kemungkinan longsor juga kita siapkan mitigasi, ada sempadan-sempadan yang tidak bisa dibangun, tolong dipatuhi,” tegas Abdul Kamarzuki.
Produk tata ruang ke depan sudah sangat mengakomodir upaya-upaya pencegahan dan mitigasi bencana, dan hal ini diterapkan ke seluruh Indonesia, seluruh wilayah kabupaten dan kota yang melakukan revisi Rencana Tata Ruang. Jalur-jalur evakuasi diakomodir di peta skala 5.000 pada Rencana Detail Tata Ruang.
Abdul Kamarzuki juga menyampaikan harapannya agar pemahaman masyarakat terhadap tata ruang yang berbasis pencegahan dan mitigasi bencana ini, dapat dipatuhi oleh semua kalangan. Ia juga berharap kerja sama semua pihak sehingga dapat meringankan beban dalam pencegahan bencana.
“Kami harap kerja sama yang intens bersama dengan BNPB karena salah satu faktor utama dalam penyusunan tata ruang adalah kita menjaga atau melakukan pencegahan ataupun mitigasi terhadap bencana. Di samping dengan membuat tata ruang yang menjamin tujuan tata ruang untuk pembangunan berkelanjutan. Tentunya pembangunan berkelanjutan tidak bisa dicapai kalau kita tidak mempertimbangkan faktor-faktor kebencanaan baik risiko bencana, ataupun faktor alam penyebab bencana itu sendiri,” tutup Abdul Kamarzuki.
Rakornas PB 2021 diselenggarakan oleh BNPB selama lima hari, dimulai pada 3-5 Maret 2021 dan dilanjutkan 8-9 Maret 2021. Penyelenggaraan Rakornas PB dilakukan secara virtual di masa pandemi Covid-19 dan dapat diakses melalui kanal media sosial BNPB. (Tim Publikasi Ditjen TARU)
