JAKARTA, Beritalima.com– Satu dekade pasca reformasi sektor pertahanan Indonesia masih memiliki banyak Pekerjaan Rumah (PR) yang harus segera di selesesaikan pemerintah.
Selain Mininum Essential Force (MEF) yang masuk dalam rencana strategis ketiga 2019-2024, pekerjaan lainnya yaitu adalah payung hukum pelibatan TNI dalam menghadapi sparatisme dan UU perbantuan TNI kepada Polri.
Itu disampaikan politisi senior TB Hasanudin dalam Diskusi Evaluasi Satu Dekade (2010-2019) Pertahanan di Indonesia yang digelar Lembaga Kajian South East Asia Universitas Paramadina dan Lembaga Kajian dan Advokasi HAM, Imparsial di Kampus Paramadina Graduate School di Jakarta, Senin (16/12).
Purnawirawan TNI itu menyebut, transformasi tidak hanya seputar capaian kebijakan MEF. Namun, juga implementasi produk reformasi. “Dan, saya melihat implementasi produk reformasi di sektor pertahanan ini masih parsial dan banyak kekurangan,” ungkap lelaki yang pernah mengenyam pendidikan militer di Prancis itu.
Tentang pos anggaran
untuk pertahanan, dijelaskan bahwa anggaran pada sektor pertahanan harus berbasis ancaman.
“Hakekat ancaman sebesar apa? baru kita berbicara anggaran.
Karena APBN bukan hanya untuk kebutuhan pertahanan semata, tetapi juga masih dibutuhkan sektor lain seperti BPJS, pendidikan untuk masyarakat tidak mampu dan lain lain.
“Di negara demokrasi seperti di Indonesia, setiap rupiah yang dikeluarkan harus dipertanggungjawabkan kepada publik,” demikian TB Hasanuddin. (akhir)
