JAKARTA, beritalima.com – Komisi VI DPR RI mempertanyakan perubahan kontraktor dalam proyek Light Rail Transit (LRT) yang awalnya dilakukan PT Adhi Karya, belakangan dikelola PT KAI. Hal itu terungkap dalam rapat dengar pendapat (RDP) di Komisi VI DPR RI dengan beberapa BUMN termasuk PT Adhi Karya (AK), Rabu (19/7/2017) di ruang rapat Komisi VI DPR, Senayan Jakarta.
“Awalnya LRT Jakarta-Cikampek ini merupakan proyek Adhi Karya, tapi kenapa sekarang dipegang PT KAI. Kalau Penyertaan Modal Negara (PMN) ini tidak disetujui, apa Adhi Karya akan kolaps. Sementara AK ini merupakan BUMN yang harus tetap sustainable. Kita punya tanggung jawab moral, jangan sampai BUMN ini kolaps,” ujar Ketua Komisi VI DPR RI Teguh Juwarno.
Hal senada diungkapkan Wahyu Sanjaya, anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat itu juga mempertanyakan kenapa proyek tersebut dialihkan ke PT KAI. Bahkan dia mengatakan tidak tetap dilakukan oleh PT Adhi Karya saja dengan mengajukan PMN sendiri. Sementara salah satu Direksi PT Adhi Karya menjelaskan bahwa dalam proyek LRT ini, sejak awal PT Adhi Karya hanya bertindak sebagai kontraktor yang menerima proyek dari Kementerian Perhubungan.
Sedangkan pembiayaan proyek tersebut berada dalam wewenang Kementerian Perhubungan yang didalamnya melibatkan PT KAI. Disini juga ia mengungkapkan bahwa kontrak dalam proyek tersebut tetap dilakukan oleh PT Adhi Karya dengan Kementerian Perhubungan, bukan dengan PT KAI.
Sebelumnya, Menteri BUMN yang diwakili oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan bahwa total PMN yang diterima PT KAI sebesar Rp 2 triliun. Hal itu sejatinya digunakan untuk menyelenggarakan kereta api Trans Sumatera.
Namun karena belum adanya infrastruktur kereta api ditambah beberapa permasalahan terkait pembebasan lahan, maka PMN untuk PT KAI itu dialihkan untuk menunjang kemampuan BUMN Kereta Api dalam menjalankan pembangunan sarana dan prasarana proyek LRT Jakarta Bogor Depok Bekasi. dedy mulyadi
