BANYUWANGI, beritalima.com – ramenya pemberitaan tentang keresahan warga Desa Tampo kecamatan Cluring karena diduga ketua RT melakukan penjualan foto presiden kepada warganya secara paksa, membuat anggota DPRD Kabupaten Banyuwangi dari fraksi Golkar ini angkat bicara
Menurut Sofyandi, anggota DPRD dari fraksi Golkar saat di hubungi mengatakan sangat menyayangkan jika ada perangkat Desa yang melakukan penjualan foto presiden secara paksa
“Secara aturan memang tidak ada kewajiban rumah warga memasang foto presiden, kecuali kantor instansi pemerintah dan lembaga negara, itu sudah diatur dalam Undang Undang.” Ungkap Sofy
Bahkan Sofy juga menambahkan jika ada perangkat Desa yang turut menjual itu patut dipertanyakan ada apa
“Kita patut mempertanyakan jika ada instrumen perangkat desa yang ikut menjual foto presiden seperti yang santer di media terjadi di desa Tampo, ada apa ? Apakah ada embel embel fee, maka saya akan berkordinasi dengan camat agar segera melakukan tindakan penertiban, apabila ini masih menjadi bola liar, maka kita selaku lembaga akan berkordinasi untuk melakukan penertiban.” Tegas Sofy
Sementara menurut Camat Cluring, Yopi Bayu Irawan, S.Sos.Msi, menuturkan bahwa sudah memberikan teguran kepada kepala Desa
“Kita sudah memberikan teguran kepada kepala desa agar menghentikan penjualan foto presiden yang melibatkan perangkat Desa, kalau penjualan itu masih berjalan maka kita akan panggil kepala Desanya.” Singkat Camat
Sebelumnya kepala Desa Tampo, Hasim Ashari, ketika dikonfirmasi mengaku sudah memerintahkan kepala Dusunnya untuk menghentikan penjualan Foto presiden, namun yang terjadi dilapangan penjualan foto tersebut masih terus berjalan. (Bi)
