JAKARTA, Beritalima.com– Wabah pandemi virus Corona (Covid-19) telah membuat perekonomian negara-negara di dunia termasuk Indonesia melemah. Bahkan beberapa pengamat ekonomi memprediksi Indonesia berada dijurang resesi pada kuartal III.
Karena itu, anggota Komisi XI DPR RI membidangi Keuangan, Perbankan dan Pembangunan, Junaidi Auly meminta Pemerintah pimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk lebih responsif dalam mengantisipasi adanya ancaman resesi.
Pemerintah sebisa mungkin mendorong pertumbuhan di sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) serta menjaga konsumsi rumah tangga.
“Peranan pemerintah penting bukan saja memperjelas arah kebijakan. Namun, mendorong tindakan nyata yang relevan termasuk meminimalisir ancaman terhadap lonjakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan kemiskinan,” ujar Junaidi dalam keterangan tertulisnya yang diterima Beritalima.com, Sabtu, (25/7) malam.
Politisi senior anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut melanjutkan, saat ini imbas dari lemahnya aktivitas perekonomian dalam negeri tidak sedikit masyarakat yang dirumahkan bahkan di PHK. Mereka ini penting untuk difasilitasi dan Pemerintah harus benar-benar hadir.
Perlu diketahui, kata wakil rakyat dari Dapil ii Provinsi Lampung tersebut, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I tahun ini hanya 2,97 persen. Pertumbuhan itu mengalami kontraksi 2,41 persen dibandingkan triwulan IV 2019, kuartal I tahun ini juga lebih rendah dari kuartal I-2019 yang 5,07 persen (yoy).
Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu memprediksi pertumbuhan ekonomi pada kuartal II-2020 minus 3,8 persen. BPS juga merilis persentase penduduk miskin Maret tahun ini 9,78 persen, meningkat 0,56 persen dibanding September 2019.
Jadi, jumlah penduduk miskin Maret tahun ini 26,42 juta orang, meningkat 1,63 juta orang dibanding September 2019 dan 1,28 juta orang terhadap Maret 2019.
Karena itu, kata Junaidi, Pemerintahan Jokowi harus melakukan langkah yang signifikan sehingga benar-benar berimplikasi pada perekonomian. Keberpihakan pemerintah pada efektivitas Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) penting untuk dijadikan perhatian khususnya pada kecermatan dan pemerataan. (akhir)
