JAKARTA – Data BKPM menunjukkan, di bawah pemerintahan Presiden Jokowi, investasi dari negara-negara Uni Eropa seperti Inggris, Jerman, Perancis, Italia, Polandia, Denmark, dan Swedia tumbuh pesat. Negara-negara yang sudah berinvestasi cukup besar menambah angka investasinya, sementara negara-negara yang dulunya hanya menanamkan modal dalam jumlah kecil, di tahun 2017 lalu melipatgandakan jumlah investasinya.
Saat ini, FDI (Foreign Direct Investment) atau investasi langsung luar negeri dari negara-negara Uni Eropa merupakan terbesar kedua di Indonesia. Uni Eropa juga menjadi partner dagang keempat terbesar Indonesia.
Dalam setiap kesempatan menerima tamu-tamu negara sahabat, Moeldoko selalu memberikan jaminan keamanan kepada mereka yang berniat melakukan penanaman modal atau investasi di Indonesia.
“Itu saya lakukan sejak masih menjabat Panglima TNI. Kini, sebagai Kepala Staf Kepresidenan, saya memiliki akses yang semakin luas untuk bisa menjamin stabilitas ekonomi dan politik,” kata Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko saat menerima 21 duta besar negara-negara Uni Eropa di ruang rapat utama Bina Graha, Kantor Staf Presiden, Senin, 12 Maret 2018.
Dalam pertemuan ini, para tamu dipimpin Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia Vincent Guérend dengan duta besar yang hadir yakni Dubes Kroasia Drazen Margeta, Dubes Rumania Valerica Epure, Dubes Bulgaria Sergey Michev, Dubes Slovakia Michal Slivovic, Dubes Irlandia Kyle Michael O’Sullivan, Dubes Swedia Johanna Brismar Skoog, Dubes Belgia Patrick Hermann, Dubes Finlandia Päivi Hiltunen‐Toivio, Dubes Belanda Rob Swartbol, Dubes Inggris Moazzam Malik, dan Dubes Hungaria Judit Pach.
Hadir juga Dubes Yunani Georgios Dogoritis, Dubes Republik Ceko Ivan Hotĕk, Dubes Italia Vittorio Sandalli, Dubes Austria Helene Steinhäusl, Dubes Jerman Michael Freiherr von Ungern‐ Sternberg, Dubes Perancis Jean‐Charles Berthonnet, Dubes Portugal Rui Fernando Sucena do Carmo, Dubes Spanyol José María Matres Manso, Dubes Denmark Rasmus Abildgaard Krsitensen, dan Kuasa Usaha Kedubes Polandia di Jakarta Igor Kaczmarczyk.
Dengan jaminan stabilitas politik dan ekonomi, Kepala Staf Kepresidenan mengajak para duta besar dalam naungan Uni Eropa lebih optimis lagi berinvestasi di Indonesia, membantu pertumbuhan ekonomi Indonesia di bawah pemerintahan Presiden Jokowi.
“Kedewasaan politik rakyat Indonesia bisa dilihat dalam pelaksanaan Pilkada DKI lalu. Setelah usai pemilihan gubernur yang sangat gegap gempita, very noisy, semua pihak akhirnya bisa menerima hasil pemilihan kepala daerah,” kata Moeldoko.
Mantan Wakil Gubernur Lemhanas ini mengungkapkan bahwa istilah ‘tahun politik’ yang bisa terkesan menakutkan sebaiknya tak banyak dipakai lagi. “Kita sepakat menggunakan istilah bahwa 2018 dan 2019 ini merupakan ‘tahun pesta demokrasi,” ungkapnya.
Tekad Kurangi Ketimpangan
Pada kesempatan itu, Kepala Staf Kepresidenan menegaskan bahwa pemerintahan Presiden Jokowi memiliki perhatian yang kuat pada pengurangan angka Rasio Gini atau tingkat ketimpangan ekonomi penduduk Indonesia.
“Presiden Jokowi meletakkan asas keadilan nomor satu dalam paradigma pembangunan. Kalau kita lihat peta, saat ini arah pembangunan bergeser dari semula bertumpu ke Jawa, Sumatera dan Kalimantan, kini bergeser ke timur,” paparnya. Moeldoko menjelaskan, harga bahan bakar minyak di Papua sudah sama dengan harga BBM di Jawa, sementara harga semen turun signifikan. “Dari semula Rp 1,5 juta per sak, kini jadi Rp 400 ribu untuk tiap saknya,” kata Moeldoko.
Ia menekankan, pembangunan infrastruktur tak hanya punya arti pembangunan fisik tapi juga harus dimaknai secara non-fisik. “Karena di dalam pembangunan infrastruktur juga akan membangun wawasan kebangsaan, cinta tanah air, serta mengkomunikasikan daerah yang sulit dijangkau menjadi mudah dijangkau. Dengan pembangunan infrastruktur, kue pembangunan semakin merata, terutama di daerah-daerah tertinggal,” urainya.
Berbagai topik lain dibahas dalam pertemuan ini. Didampingi Deputi III Kepala Staf Kepresidenan Denni Purbasari dan Tenaga Ahli Utama Kedeputian V Ifdhal Kasim, pertanyaan-pertanyaan dari para diplomat dijawab dengan tuntas oleh Moeldoko.
Topik-topik itu diantaranya adalah, komitmen Presiden Jokowi untuk meningkatkan peringkat Ease of Doing Business Indonesia, membangun sumber daya manusia berkualitas, menyederhanakan prosedur izin kerja bagi tenaga kerja asing, memberikan kemudahan izin pendirian bagi perguruan tinggi luar negeri, mendorong revitalisasi pendidikan dan pelatihan vokasi, percepatan penuntasan negosiasi Indonesia-EU CEPA, hingga masalah hak asasi manusia dan RUU KUHP yang tengah dibahas di parlemen.
Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia Vincent Guérend menyatakan apresiasi atas pertemuan ini, terutama atas berbagai topik yang dijawab dengan gamblang oleh Kepala Staf Kepresidenan dan jajarannya. Guerend menganggap pertemuan sore ini berlangsung sangat informatif, dan mendekatkan diri pada beberapa isu di Indonesia.
“Kami ingin belajar banyak dari Indonesia, sebagai negara yang kuat dalam demokrasi, serta memiliki toleransi tinggi antar penduduknya,” kata diplomat asal Perancis itu.
