JAKARTA, Beritalima.com– Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo mengingatkan pejabat di berbagai instansi pemerintahan agar membuat regulasi yang jelas, sehingga tidak menimbulkan multi tafsir karena kadangkala memancing terjadinya suap dari pengusaha kepada pejabat terkait.
Soalnya, pengusaha sebagai ujung tombak perekonomian, membuka lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan rakyat dan ikut berkontribusi dalam penerimaan negara melalui pajak, seharusnya tidak dipersulit dengan aturan yang berbelit. Aturan yang tidak jelas itu, acap memancing suap dari pengusaha ke pejabat instansi pemerintah. Entah memang aturannya yang sengaja dibikin rumit sehingga bisa dijadikan barang dagangan para pejabat untuk memancing suap dari pengusaha, atau memang karena ketidakmampuan pejabat membuat aturan yang jelas.
“Karena itulah, Presiden Joko Widodo membuat berbagai Omnibus Law di bidang perekonomian untuk membereskan berbagai permasalahan aturan yang berbelit tersebut,” kata politisi senior Partai Golkar ini saat menerima Komite Khusus Pengusaha Berintegritas Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kupas-Kadin) di Ruang Kerja Ketua MPR RI, Gedung Nusantara III Komplek Parlemen Senayan, Jakarta. Kamis (30/1).
Wakil rakyat dapil VII Provinsi Jawa Tengah itu menilai, langkah pemerintah dengan melibatkan dunia usaha dalam pembahasan Omnibus Law di bidang perekonomian, diharapkan bisa menghasilkan peraturan yang tidak lagi bias atau abu-abu. Jelas aturan mainnya, sehingga tak lagi menimbulkan potensi korupsi baik di dunia korporasi maupun di pejabat instansi pemerintahan.
“Transparancy International Indonesia merilis Indeks Persepsi Korupsi (IPK) atau Corruption Perception Index (CPI) Indonesia 2019 berada di angka 40 dengan skor nilai tertinggi 100. Naik dari posisi 38 di 2018. Dengan adanya Omnibus Law di bidang perekonomian, harusnya bisa menekan potensi terjadinya korupsi, dan meningkatkan IPK Indonesia di tahun 2020 ini,” tutur dia.
Pria yang lebih akrab disapa Bamsoet ini juga mendorong Kupas Kadin membangun kerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Selain untuk memberikan pemahaman kepada para pengusaha tentang bagaimana membangun bisnis yang bersih dari korupsi, juga untuk membentengi diri dari pejabat nakal yang selalu mempersulit aturan dan mengharapkan suap.
“Semangat KPK dibawah kepemimpinan Pak Firli adalah mencegah terjadinya korupsi. Karena memang sebenarnya korupsi itu sangat bisa dicegah. Lagi pula, dengan mengedepankan pencegahan korupsi, bisa turut meningkatkan kepastian berusaha. Yang pada giliran akan berefek kepada meningkatnya kepercayaan investor terhadap Indonesia,” demikian Bambang Soesatyo. (akhir)
