JAKARTA, Beritalima.com– Wakil Ketua I DPD RI, Filep Wamafma menerima langsung materi muatan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Otsus dari Provinsi Papua, di ruang rapat Sriwijaya, Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (17/9).
Senator dari Dapil Provinsi Papua Barat itu mengapresiasi pemerintah Provinsi Papua (Pemprov Papua) yang telah memberikan pokok-pokok pikiran terkait dengan implementasi Undang-Undang Otsus khususnya dalam penyusunan RPP.
Kepada Beritalima.com akhir pekan ini, Doktor Hukum Alumnus Universitas Hasanuddin (Unhas) Makasar itu mengatakan, penyerahan RPP Otsus Provinsi Papua menunjukkan keseriusan dan tanggung jawab Pemprov Papua dalam mengawal proses penyusunan PP Otsus untuk memperjuangkan kehendak daerah melalui implementasi Otsus ke depan.
Kami melihat, kata Filep, Pemerintah Provinsi Papua sangat serius dalam mengawal proses pembentukan PP ini. Dokumen RPP Otsus tersebut menunjukkan solidaritas atau konsistensi Provinsi Papua yang telah menyerahkan dokumen kepada Komite I DPD RI. “Ini juga menunjukkan, Pemerintah Daerah mempercayakan Komite I DPD RI memperjuangkan aspirasi daerah dan rakyat Papua.”
Filep juga menyampaikan apresiasi kepada DPR Provinsi Papua Barat (DPR-PB) yang juga telah menyampaikan RPP Otsus kepada Komite I DPD RI. Menurut dia, dengan diserahkannya RPP Otsus Provinsi Papua serta Papua Barat, ini akan mempermudah tim Pansus DPD RI memperjuangkan amanat itu pada tahap selanjutnya, pembahasan bersama pemerintah.
“Sebagai pimpinan Komite I DPD RI, kami ingin mempertegas, dalam penyusunan RPP ini pemerintah diharapkan tidak bertindak sepihak. RPP ini akan dibahas bersama oleh Komite I DPD RI, Komisi II DPR RI dan Pemerintah sebagaimana amanat UU,” kata Filep.
Selain itu, pembahasan RPP ini juga harus meminta pandangan dan pendapat dari pemerintahan daerahdan juga DPRD di daerah. “Ini sangat penting karena RPP adalah roh dari penjabaran undang-undang. Jika roh ini tidak disusun dengan baik maka tentu tujuan Otsustidak akan tercapai,” tegasnya.
Filep berharap pembahasan RPP Otsus dengan Pemerintah akan memperhatikan pokok-pokok pikiran dan aspirasi daerah yang telah diserahkan Provinsi Papua dan Papua Barat. “Dengan begitu diharapkan implementasi UU Otsus kelakakan secara presisi menjawab persoalan yang ada di daerah.” demikian Dr Filep Wamafma. (akhir)
