JAKARTA, Beritalima.com– Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Nurhayati Ali Assegaf mengatakan, peranan perempuan dalam perpolitikan, terutama di negara yang menganut sistem demokrasi seperti Inggris dan Indonesia masih minim.
“Karena itu, partisipasi perempuan perlu ditingkatkan, sehingga suara kaum ini dapat terwakili,” kata Nurhayati saat menerima Wakil Tetap dan Kepala Layanan Diplomatik di Kantor Urusan Luar Negeri dan Persemakmuran, Simon McDonald di Gedung DPR RI Senayan, pekan ini.
Dalam pertemuan itu, politisi senior Demokrat ini didampingi Hetifah Sjaifudian (Golkar) dan Ledia Hanifa Amaliah (PKS), “Ini salah satu hal yang kita diskusikan bersama dengan Simon.”
Dalam pertemuan itu, kata wakil rakuat dari Dapil Jawa Timur ini, juga dibicarakan perkembangan perempuan dalam dunia perpolitikan dan pencalegan. “Kita juga membahas mengenai proses demokrasi di kedua negara.”
Menurut anggota Komisi I DPR RI yang membidangi pertahanan dan hubungan luar negeri ini, politik memberikan dampak begitu besar dalam setiap aspek kehidupan.
Karena itu, kata dia, kami dari DPR RI percaya bahwa untuk mencapai demokrasi yang hakiki, perempuan perlu dilibatkan dalam akses pengambilan keputusan.
Konstitusi Indonesia menjamin perempuan berpatisipasi di segala bidang. Kebijakan afirmatif memberikan kuota 30 persen perempuan dalam proses politik, mendorong partisipasi setara dalam pembuatan keputusan agar kepentingan perempuan terepresentasikan dengan baik.
Selain membahas peranan perempuan, dalam kesempatan tersebut juga membicarakan sulitnya pengurusan visa Inggris untuk Warga Negara Indonesia (WNI). Karena itu, Nurhayati berharap, Inggris mempermudah kebijakan pengurusan VISA bagi WNI, khususnya bagi pelajar Indonesia.
“Ini penting saya sampaikan. Beliau katakan, ini akan disampaikan mudah-mudahan ini bisa berhasil, sehingga bisa dinikmati masyarakat Indonesia serta mempererat hubungan sahabat kedua negara,” demikian Nurhayati Ali Assegaf. (akhir)
