JAKARTA, Beritalima.com | Jumat 03 September 2020 Massa yang mengatasnamakan diri Aliansi Selamatkan Jakarta menggeruduk kantor Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Balai Kota Jakarta. Mereka menuntut mas Anies membatalkan Formula E yang direncanakan bakal digelar Juni 2022 mendatang.
Ketua GMNI DKI Jakarta Edgar Jhosua Silalahi sangat menyayangkan aksi tersebut menurutnya di tengah krisis pendemi seharus nya kelompok yang mengatasnamakan “Aliansi Selamatkan Jakarta” mengindahkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 Di Wilayah Jawa Dan Bali telah di tegaskan bahwasannya pemerintah melarang adanya kegiatan yang menimbulkan keramaian dan kerumunan masyarakat.
” Hal ini demi mengurangi lonjakan angka kematian akibat Covid-19 yang bersumber pada keramaian dan kerumunan masyarakat. Seharus nya kepolisian menindak tegas tindakan melanggar hukum seperti ini” Ucap Edger
Edgar meminta aparat kepolisian untuk bertindak tegas & tidak tebang pilih dalam kasus ini menurut Edgar beberapan bulan terakhir. banyak elemen masyarakat, mahasiswa & pemuda juga melakukan aksi demonstrasi tapi dibubarkan dengan alasan penerapan PPKM dan penyebaran Covid-19.
“Sikap diskriminatif dengan hanya memproses tindakan-tindakam melawan hukum dari pihak-pihak tertentu saja, tetapi mengabaikan tindakan-tindakan melawan hukum dari pihak lainnya. Hal itu merupakan tindakan yang tidak profesional,” ujar Edgar
Edgar juga mempertanyakan , Apakah karena aksi tersebut memiliki muatan politis maka Pihak Kepolisian tidak berani berlaku adil dan tegas ?
“Beberapa bulan lalu kami ingat kawan kawan kami dari HMI baru membentangkan spanduk langsung di kejar dan diburu sampai ke sekretariatnya , ditangkap layaknya pemberontak kelas kakap. Ini sekarang malah sepertinya hanya diberikan himbauan untuk membubarkan diri dan cenderung terjadi pembiaran!, Jangan Sampai dengan tindakan pembiaran seperti ini masyarakat melegitimasi asumsi asumsi liar tentang institusi mengenai POLRI terlihat berlaku tebang pilih, dan juga masuk ke wilayah politis dan menjadi alat penguasa dengan mempidanakan pihak-piihak yang kritis,” tambah Edgar
Menutup Siaran Tertulis nya Edgar juga meminta kepada semua pihak untuk menahan diri dan tidak melalukan atraksi atraksi politik yang menyebabkan kerumunan karena bisa membuat cluster baru penyebaran virus Covid-19
“Negara saat ini sedang diambang krisis akibat pandemi yang sudah menginjak 2 tahun lamanya. Aksi penyampaian aspirasi atau demonstrasi tidak dilarang. Namun, di situasi pandemi ini keramaian massa sangat rawan terjadi penyebaran virus lantaran mengabaikan penerapan standar protokol kesehatan. Apalagi dengan mereka yang menamakan diri “Aliansi Selamatkan Jakarta” tapi saat malah membuat kerumunan dan bisa berpontensi menjerumuskan Jakarta kepada penyebaran Virus Covid-19, Maka dari itu Kami meminta kepada Bapak Kapolri untuk menegur & mengevaluasi Jajarannya yang berada di Kepolisian Daerah Metro Jaya ” Tutup Edgar. (red)
