JAILOLO,BeritaLima.com– Pemangkasan Anggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu Halbar dinilai sudah sangat rasional.
Hal itu dinyatakan oleh wakil ketua II DPRD Halbar Ikhsan Hi Husain, “anggaran yang diajukan oleh KPU kurang lebih 30 milyar, karena keterbatasan anggaran maka dilakukan rasionalisasi”. Ujarnya.
“Setelah kami lakukan penghitungan ditahun sebelumnya anggarannya cuma 15 milyar kalau sekarang misalnya ditambahkan 5 milyar saya kira itu sudah sangat rasional”. Jelas Ikhsan.
“Pelaksanaan Pilkada lima tahun lalu dan yang sekarang di tahun ini, saya kira ada peningkatan soal anggaran tetapi tidak terlalu signifikan, misalnya ada penambahan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dari enam desa sesuai Permendagri soal enam desa tersebut, saya kira ada tambahan cuma 3200 DPT, sementara kebutuhan Pelaksanaan Pilkada tidak seperti Pemilihan Legislatif (Pileg) tahun kemarin”. Pungkasnya.
Iya juga menambahkan dengan hal itu menurut DPRD Halbar, penambahan anggaran 5 milyar itu dirasa sudah rasional yaitu dari 15 milyar ke 20 milyar.
“Jadi kalau misalnya naik sampai mencapai 30 milyar itu berarti naik 100 persen karena 15 milyar ditambahkan 15 milyar jadi 30 milyar menurut hitungan kami itu tidak rasional, jadi untuk anggaran KPU dikurangi dari 30 jadi 20 milyar”. Ujar Ikhsan.
“Jadi nanti Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama tim Badan Anggaran (Banggar) DPRD Halbar akan membentuk tim untuk menyisir program-program yang diusulkan oleh KPU sehingga kami dapat mengetahui dengan persis bahwa kira-kira kebutuhan yang rasional itu apa-apa saja sehingga ketika ada penambahan 5 milyar dari 15 milyar itu menurut kami sudah rasional”. Tambahnya.
Sementara hal yang sama juga terjadi pemangkasan pada Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) Halbar.
“Untuk Bawaslu pada pemilihan ditahun sebelumnya dengan anggaran 4 milyar, tetapi sekarang diusulkan 9 milyar karena sesuai pelaksanaan pengawasan kegiatan Bawaslu dan saya kira bahwa perangkat-perangkat yang dipersiapkan sama seperti Pileg tahun lalu karena itu kami menambahkan kurang lebih 2 Milyar, dari 4 milyar menjadi 6 Milyar jadi misalnya usulannya 9 milyar harus kami kurangi”. Jelas Ikhsan.
“Pada akhirnya kita kembali pada kemampuan dan keterbatasan keuangan daerah, saya kira kita harus saling memahami kondisi keuangan daerah saat ini”. Tuturnya.(Ay)
