LANGSA-ACEH, beritalima.com| Menanggapi aksi warga yang berjumlah puluhan Kekantor Geuchik dan Audensi Kekantor DPRK Langsa, Geuchik Kuala Langsa Rusmadi, SKM membantah tudingan warga tersebut.
Kepada beritalima.com, Selasa (02/05) Malam, Geuchik Kuala Langsa Rusmadi, SKM mengungkapkan, bahwa tidak benar tudingan tersebut.
Menurutnya, kemungkinan sebagian warga kurang mendapat informasi terkait penggunaan Dana Desa Gampong Kuala Langsa. Sehingga warga tidak tahu yang sebenarnya.
Dijelaskan Rusmadi, terkait pembangunan Mushala senilai Rp25.000.000 bukan tidak direalisasikan, namun dibangun digeser ke sebelah dan akan terus dibangun serta sedang dikerjakan oleh tukang.
Kemudian, untuk pengadaan mesin pembuatan sirup mangrove sudah dibeli, namun terkendala persoalan Covid-19 sehingga proses pengirimannya tertunda.
Selanjutnya, menyangkut anggaran PKK tidak ada di anggarkan dalam APBG 2019. Hal ini bisa cek langsung di RKP Gampong Kuala Langsa.
Begitupun, tudingan anggaran sertifikat sebesar Rp50.000.000, untuk proses pengukuran 250 unit rumah. Namun sudah di ukur sejumlah 314 unit dan ini lebih dari kuota yang dilaksanakan. Untuk pengukuran juga di ikut sertakan pihak BPN Kota Langsa.
“Anggara ini dipergunakan beli materai, map, fotocopy serta makan minum para petugas di lapangan”, jelasnya.
Lanjutnya, semua kebijakan penganggaran dana desa berdasarkan musyawarah Gampong dan demo ini hanyalah segelintir warga yang kurang mendapatkan informasi secara utuh.
Dijelaskan Geuchik, harusnya masyarakat bertanya dulu dengan Tuha Peut. Sebab mereka adalah perwakilan dari warga Gampong Kuala Langsa.
“Semua laporan tersebut sudah dipertanggung jawabkan dan diserahkan ke DPMG Kota Langsa”, tegas Rusmadi
Dikatakannya, sudah menjadi kewajiban pertanggungjawab gampong, dan kami sudah selesai pertanggung jawab semuanya.
“Kita berharap masyarakat tidak mudah terprovokasi atau terpengaruh dengan isu-isu miring, sebaiknya kita tabayun dalam mencari solusi dalam memperbaiki Gampong kita secara bersama”, pungkas Geuchik. (DN).
