SURABAYA, beritalima.com- Kemauan KONI Jawa Timur menghentikan Pemusatan Latihan Daerah (Puslatda) disayangkan oleh KONI Kota Surabaya. Apalagi jika alasannya karena dana dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim tidak cukup untuk menggulirkan program yang dipersiapkan untuk menghadapi Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI 2024.
“Statement tersebut bisa melemahkan semangat atlet dan pelatih yang kini tergabung dalam Puslatda,” kata ketua KONI Kota Surabaya, Hoslih Abdullah, Selasa 9 Mei 2023, kemarin.
KONI Jatim, mengeluhkan minimnya dana yang dikucurkan oleh Pemprov yang hanya Rp 55 miliar. Menurut KONI Jatim, jumlah tersebut membuat mereka kesulitan untuk menjalankan Puslatda berbasis sport science. Apalagi tahun 2023 ini juga digelar kualifikasi PON.
KONI Jatim membandingkan kucuran dana dari daerah lain. DKI Jakarta, misalnya. KONI setempat menerima suntikan dana sebesar Rp 270 miliar. Demikian pula KONI Jawa Barat, tahun 2023 mendapatkan suntikan dana Rp 90 miliar.
“Puslatda kami jadwalkan hanya sampai berakhirnya pra PON, sekitar September 2023. Anggaran kami sangat terbatas, sehingga tidak cukup untuk diteruskan sampai akhir 2023,” timpal Kabid Binpres KONI Jatim Dudi Harjantoro.
Untuk itu, KONI Jatim minta tambahan ke Pemprov Jatim. Harapannya, ada dana segar melalui proses Perubahan Anggaran Keuangan (PAK). Kabarnya, KONI Jatim memang akan mendapat tambahan dana. Namun uang itu untuk melaksanakan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) VIII 2023. Seperti pernah dikatakan Sekdaprov Jatim, Adhy Karyono, tambahannya antara Rp 10 miliar hingga Rp 15 miliar.
Selain menggulirkan wacana penghentian Puslatda, KONI Jatim mengusung rencana untuk membatasi jumlah atlet yang diberangkatkan ke PON XXI 2024. Rencananya, hanya peraih emas atau peringkat pertama di pra PON saja yang akan diberangkatkan ke Aceh dan Sumatera Utara.
“Namun jika ada tambahan tapi tidak siginifikan, kami sertakan peraih perak. Namun kalau dananya cukup, kami sertakan peraih perunggu,” kata Dudi.
Menanggapi hal ini, Ketua KONI Kota Surabaya Hoslih Abdullah mengaku prihatin. Apalagi jika KONI Jatim sampai menghentikan program Puslatda. Yang sangat dirugikan tentu KONI Kota Surabaya sebagai daerah penyumbang atlet dan pelatih terbanyak di Puslatda.
“Hampir 50 persen atlet dan pelatih yang tergabung dalam Puslatda berasal dari Kota Surabaya,” kata Hoslih.
Karena itu, menurutnya, jika memang ada kendala, mestinya dibicarakan dulu dengan cabang olahraga (cabor) secara terbuka untuk dicarikan solusinya.
“Kalau masih juga tidak menemukan solusi, kembalikan saja ke gubernur selaku pemilik kewenangan. Jangan langsung mengeluarkan statement bahwa Puslatda dihentikan karena anggarannya tidak mencukupi,” tandasnya.
Hoslih mengatakan, statement yang dilontarkan Dudi Harjantoro itu bisa melemahkan semangat atlet dan pelatih yang kini tergabung dalam Puslatda.
“Saya yakin kalau KONI, pengurus cabor, dan gubernur duduk bersama akan ada jalan keluarnya. Insya Allah,” tegas pungkasnya. (Red).
