MADIUN, beritalima.com- Untuk memberikan pelindungan dini dan pelindungan diri kepada Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI), Kementrian Tenaga Kerja (Kemenaker) melalui Deputi Bidang Perlindungan, Dr. Anjar Prihantoro BW, SE, bersama tim melakukan kunjungan ke Pemerintah Kabupaten Madiun, Jawa Timur, Kamis 23 Januari 2020.
Kunjungan ini guna menjalin kerja sama dalam bentuk pemberdayaan masyarakat untuk pengentasan pengangguran di Indonesia, khususnya di Kabupaten Madiun.
Mengingat jumlah warga Kabupaten Madiun yang banyak bekerja keluar negeri, membuat Kementerian Tenaga Kerja RI tertarik untuk mengajak Pemerintah Kabupaten Madiun bekerjasama dalam memberikan pelatihan kepada calon pekerja migran dan kepada keluarga para pekerja migran Indonesia untuk mendapatkan keterampilan.
Sehingga untuk calon pekerja migran asal Indonesia, nantinya apabila bekerja diluar negeri tidak hanya sebagai Pekerja Rumah Tangga (PRT), namun juga dapat bekerja di bidang teknis dengan cara memberikan pelatihan terlebih dahulu sebelum berangkat keluar negeri.
Begitu juga kepada keluarga pekerja mirgran, agar mendapatkan ketrampilan dengan cara diberikan pelatihan.
“Sehingga nantinya uang yang dikirim oleh para pekerja migran kepada keluarganya yang ada di tanah air dapat dijadikan investasi. Sehingga mereka dapat hidup berkelanjutan,” kata dari Deputi Perlindungan, Dr. Anjar Prihantoro.
Sementara itu Bupati Madiun H. Ahmad Dawami, mengatakan, sebenarnya ia tidak sepenuhnya mendukung masyarakat Kabupaten Madiun untuk bekerja di luar negeri. Karena mayoritas mereka yang bekerja di luar negeri hanya sebagai pekerja rumah tangga.
“Ada 3200 warga Kabupaten Madiun sebagai pencari kerja. Kami mengiginkan pemberdayaan masyarakat diutamakan. Ini dimaksudkan untuk menyiapkan agar mereka siap bekerja,” kata H. Ahmad Dawami.
Pemerintah Kabupaten Madiun, lanjutnya, siap menerima berbagai program kegiatan dari pusat. Namun sebelum menerima program tersebut, Pemkab Madiun harus menyiapkan dahalu, seperti data dan lain sebagainya. Sehingga anggaran yang akan diserahkan ke Kabupaten Madiun tidak mubazir dan tepat sasaran.
Bupati juga ingin menghilangkan mindset masyarakat, agar mereka tidak hanya menunggu bantuan dari pemerintah, namun yang diutamakan adalah kebersamaan, gotongroyong dan inovasi dari masyarakat itu sendiri.
“Sebenarnya masyarakat Madiun sudah banyak yang kreatif, namun mereka masih bingung bahan baku dan pemasarannya. Ini yang menjadi PR Pemkab,” tuturnya.
Bupati mencontohkan, banyak Industri kecil menengah di Kabupaten Madiun. Diantaranya pembuatan tas rajut dan sangkar burung. Namun mereka masih kesulitan bahan baku bambu.
Dawami juga sempat menunjukan kartu untuk anak-anak yatim piatu. Kartu ini dimaksud agar anak yatim piatu mendapat perhatian khusus. Baik kehidupannya, sekolahnya dan lain sebagainya. Ini sebagai pengentasan kemiskinan yang dilakukan Pemkab Madiun.
“Diharapkan dengan adanya bantuan program dari Kementerian Tenaga Kerja RI, nanti dapat menyentuh para anak yatim piatu kedepannya,” harapnya.
Dalam pertemuan dengan pejabat Kemenaker ini, turut mendampingi bupati yakni staf ahli, Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian dan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika. (Dibyo).
H. Ahmad Dawami (atas nomor dua dari kanan).
