SAMPANG, BeritaLima.com | Hingga saat ini program pengeboran sumur milik Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Sampang yang berlokasi di Jalan Mutiara Kelurahan Banyuanyar Sampang belum menemukan titik terang, pasalnya masih mendapatkan penolakan dari warga sekitar.
Hal tersebut mengakibatkan program yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan air minum warga Kota Sampang itu harus menunggu hasil putusan dari pemangku kepentingan dilingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang.
Direktur Utama (Dirut) PDAM Trunojoyo Sampang Dani Darmawan mengatakan bahwa kondisi tersebut menjadi salah satu upayanya untuk mencari jalan keluar, sehingga program pemenuhan kebutuhan air minum dapat teratasi.
“Ini menjadi tanggungjawab perusahaan, kami juga sudah melakukan pendekatan persuasif terhadap masyarakat, dan pihak terkait lainnya,” katanya.
“Termasuk kepada Sekda dan pemangku kebijakan,” timpalnya usai menggelar rapat kemitraan dengan Komisi II DPRD Kabupaten Sampang. Kamis (21/01/21).
Dia juga menjelaskan, persoalan tersebut sebenarnya adalah soal perencanaan tehnis yang dilakukan. Padahal, pengeboran tersebut memiliki debit air cukup tinggi hingga mencapai 10 liter per detik, sehingga jika pengeboran itu selesai dan dioperasikan akan membantu sumber bor lainnya.
“Lokasi itu sangat berpotensi, kami berharap bisa dilanjutkan dan mudah-mudahan ada solusi dan titik temu,” imbuhnya.
Sementara itu, Anggota Komisi II DPRD Sampang Agus Husnul Yakin menyayangkan adanya polemik tersebut, sehingga perlu dilakukan pengkajian, analisa dan perancangan yang benar-benar optimal.
“Informasi yang kami himpun adalah dampak terhadap sumur disekitar pengeboran yang mengalami penurunan, kalau ini memang berdampak kurang baik ya sudah jangan diteruskan,” katanya.
Menurutnya, program pengeboran sumur tersebut disatu sisi akan membantu kebutuhan dan pelayanan air minum. Namun satu sisi lainnya, juga berdampak pada masyarakat yang semula nyaman dengan sumur yang mereka miliki tapi membuat tidak nyaman dengan adanya pengeboran sumur itu sendiri.
“Kami berharap ada solusi kongkrit dari semua pemangku kebijakan, sehingga tidak ada yang dirugikan atas pelaksanaan program kegiatan ini,” harapnya. (FA)
