JAKARTA, Beritalima.com– BP Tangguh yang mengelola cadangan gas di Teluk Bintuni menjadi magnet berharga bagi perekonomian Papua Barat. Sejak 2009, perusahaan ini telah memiliki 2 train dengan kapasitas 3,8 juta ton per tahun.
Train 3 yang beroperasi 2022 atau pasca pandemi Covid-19, diperkirakan meningkatkan kapasitas hingga 11,4 juta per tahun. Dapat dibayangkan keuntungan yang bakal diperoleh mengingat prediksi membaiknya harga migas.
Meski begitu besar keuntungan yang didapat dari Teluk Bintuni ini, keluhan terkait penyerapan tenaga kerja lokal di BP Tangguh menjadi masalah setiap tahunnya. Padahal, pengangguran di Bumi Cendrawasih ini cukup tinggi. Tingginya pengangguran mengakibatkan Papua serta Papua Barat merupakan provinsi termiskin di Indonesia.
Menanggapi hal ini, Senator Papua Barat, Dr Filep Wamafma kembali menekankan agar setiap perusahaan memprioritaskan penyerapan tenaga kerja Orang Asli Papua (OAP).
“Tugas semua perusahaan maupun investor di Tanah Papua adalah memberikan kesempatan kerja kepada OAP karena itulah spirit dari Otonomi Khusus,” ungkap Filep yang juga Wakil Ketua Komite I DPD RI kepada Beritalima.com, Jumat (20/8) siang.
Kilang Tangguh Train 3 yang berada di Teluk Bintuni merupakan proyek Strategis Nasional yang diatur dalam Perpres No: 56/2017. Untuk itu pula, di Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat didirikan Pusat Pelatihan Teknik Industri dan Migas Teluk Bintuni (P2TIM-TB). Tujuannya menyediakan tenaga kerja lokal siap pakai bagi BP Tangguh.
Saat ini, P2TIM-TB telah melahirkan 489 tenaga kerja bersertifikasi pada tingkatan semi skill. Karena itu, P2TIM-TB seharusnya menyerap tenaga kerja lokal yang mampu bersaing.
Namun, BP Tangguh memprioritaskan Tenaga Kerja Asing (TKA) dan non OAP. Selaku tuan rumah, OAP kembali termarginalkan.
“Selama niat membangun Papua tidak dikedepankan dan investor hanya mengeruk keuntungan dari tanah Papua, persoalan ini berat untuk dapat direalisasikan. Kita tunggu keberpihakan Perusahaan terhadap OAP. Dan saya akan mengawal ini tercantum dalam PP turunan Otsus” kata senator muda asal Papua Barat ini.
Dikatakan pria kelahiran Biak, 14 Juni 1978 itu, masalah ini perlu dikawal di dalam PP karena selama ini kebijakan investasi di tanah Papua belum berpihak kepada OAP. Hal inilah yang menyebabkan termarjinalkannya masyarakat OAP dari lapangan kerja.
Karena itu, PP ini harus memberikan ruang kepada pemerintah daerah terkait kewenangan investasi di tanah Papua sehingga ada kepastian hukum terkait dengan rekrutmen tenaga kerja dan kebijakan investasi di tanah Papua.”
Filep menyayangkan banyaknya perusahaan di Papua, namun keberadaan perusahaan itu tidak berdampak besar bagi kesejahteraan masyarakat, khususnya OAP. Akibatnya, angka kemiskinan semakin tinggi karena bertambahnya jumlah pengangguran. “Paradoksal yang terjadi bertahun-tahun,” demikian Dr Filep Wamafma. (akhir)
