Catatan: Yousri Nur Raja Agam MH
DIRGAHAYU Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Hari ini, tanggal 1 Juli 2020, diperingati sebagai Hari Bhayangkara ke 74.
Ada anggapan bahwa tanggal 1 Juli 1946 yang dirayakan setiap tahun adalah “hari lahir” Polri. Bukan, sebab Polri sudah lahir “bersamaan” dengan Proklamasi Kemedekaan RI.
Secara resmi Polisi Indonesia, sudah memproklamasikan “keberadaannya” pada tanggal 21 Agustus 1945, di Kota Pahlawan Surabaya. Tetapi, mengapa sampai sekarang, justru tanggal 1 Juli 1946 yang dikeramatkan oleh jajaran Pegawai Negeri Sipil (PNS) bersenjata itu, seolah-olah sebagai hari lahir?
Begini kisahnya. Memang awal kemerdekaan RI, kepolisian berada dalam lingkungan Kementerian Dalam Negeri. Waktu itu kepolisian disebut Djawatan Kepolisian Negara (DKN). Secara administrasi Kepolisian RI bertanggung jawab kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri), sedangkan masalah operasional bertanggung jawab kepada Jaksa Agung.
Nah, mulai tanggal 1 Juli 1946 dengan Penetapan Pemerintah tahun 1946 No. 11/S.D. Djawatan Kepolisian Negara yang bertanggung jawab langsung kepada Perdana Menteri RI. Sehingga, tanggal “surat” inilah yang dianggap sebagai “tonggak sejarah” Kepolisian RI.
Sampai sekarang tanggal 1 Juli 1946 “dikeramatkan” dan diperingati sebagai Hari Bhayangkara.
Kata Bhayangkara berasal dari sejarah Kerajaan Majapahit. Bhayangkara merupakan pasukan pengaman yang didirikan Mahapatih Gajahmada. Pasukan pengamanan ini disebut saka bhayangkara.
Pasukan ini bertugas melindungi raja dan kerajaan. Maka dari itu hingga saai ini sosok Gajah Mada merupakan simbol Kepolisian RI dan sebagai penghormatan, Polri membangun patung Gajah Mada di depan Kantor Mabes Polri dan nama Bhayangkara dijadikan sebagai nama pasukan Kepolisian.
Proklamasi Polisi
Adakah kaitan atau hubungan antara peringatan Hari Bhayangkara 1 Juli 1946 dengan Hari Proklamasi Polisi 21 Agustus 1945?
Dalam ejaan lama, Proklamasi Polisi itu tertulis:
“Oentoek bersatoe dengan rakjat dalam perdjoeangan mempertahankan Proklamasi 17 Agoestoes 1945, dengan ini menjatakan Polisi sebagai Polisi Repoeblik Indonesia”.
Soerabaja, 21 Agoestoes 1945.
Atas Nama Seloeroeh Warga Polisi:
Moehammad Jasin –
Inspektoer Polisi Kelas I.
Ceritanya: Menjelang pendaratan armada kapal perang Sekutu di Tanjung Perak Surabaya, 25 Oktober 1945, situasi di kota Surabaya semakin mencekam. Kemarahan rakyat terhadap Indo-Belanda yang membonceng rombongan Palang Merah Internasional (Intercross) dan RAPWI (Rehabilitation of Allied Prisoners of War and Interneers) makin menjadi-jadi.
Selain pemuda yang bergabung dalam PRI (Pemuda Republik Indonesia) dan BKR (Badan Keamanan Rakyat), polisi juga mempunyai peran yang cukup menentukan menjelang dan sesudah Proklamasi Kemerdekaan RI, 17 Agustus 1945. Ketika terjadi insiden bendera, 19 September 1945, polisi bergerak cepat, mereka menyatu dengan massa.
Selain polisi umum ada pasukan PI (Polisi Istimewa) yang sangat disegani. PI adalah jelmaan dari CSP (Central Special Police). Apalagi saat bulan Agustus 1945 itu, hanya polisi yang masih memegang senjata. Sebab setelah Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu, penguasa Jepang di Indonesia membubarkan tentara PETA dan Heiho.
Proklamasi polisi itu merupakan suatu tekad anggota polisi untuk berjuang melawan tentara Jepang yang masih bersenjata lengkap, walaupun sudah menyerah. Proklamasi polisi juga bertujuan untuk meyakinkan rakyat, bahwa polisi adalah aparat negara yang setia kepada Republik Indonesia. Dengan demikian, rakyat dapat melihat bahwa polisi bukanlah alat penjajah.
Jadi, di Surabaya, Kepolisian Republik Indonesia (Polri) lahir dengan “Proklamasi Polisi” mendahului keberadaan polisi secara resmi di Indonesia yang ditetapkan sebagai Hari Bhayangkara, 1 Juli 1946. (**)
