SURAKARTA – Krisis pangan melanda dunia dalam beberapa tahun terakhir. Situasi ini mendorong negara-negara produsen pangan lebih memprioritaskan hasil panen untuk mencukupi kebutuhan dalam negeri.
Indonesia tidak lepas dari krisis. Hal itu terbukti dari naiknya harga berbagai bahan pangan. Jumlah penduduk miskin pun terancam meningkat drastis. Oleh karena itu, pemerintah menyerukan agar semua kepala daerah mengedepankan program kemandirian pangan. Mau tidak mau, pemberdayaan masyarakat desa menjadi kunci utama mencapainya.
Persoalan tersebut menjadi topik bahasan study meeting 2 dalam Rapimnas dan Rakernas GAMKI yang diadakan di Ruang Sriwedari, pada salah 1 hotel berbintang di Surakarta, Kamis (29/05/2025). Study meeting yang dimoderatori oleh Ketua DPC GAMKI Salatiga Arron Unas, ini mengangkat tema “Dari Desa untuk Negeri: Pangan Mandiri, Warga Sejahtera”.
Menjadi pembicara pertama, Pdt. Samuel Benyamin Pandie mengungkapkan bahwa masyarakat desa di Nusa Tenggara Timor (NTT) menghadapi masalah serupa. Namun ia juga mengungkapkan bahwa GMIT telah melakukan pemberdayaan masyarakat desa selama beberapa tahun terakhir.
Ketua Umum Sinode GMIT (Gereja Masehi Injil di Timor) ini menyoroti peranan gereja dalam membangun masyarakat desa. Ia mengaku prihatin melihat minat kaum muda untuk menjadi petani terus menurun. Lebih suka membeli daripada memproduksi bahan pangan. Padahal itu membuat mereka harus membayar lebih mahal.
“Saya ingatkan masyarakat bagaimana wajah masyarakat dewasa ini. Jangan sampai beberapa puluh tahun lagi masyarakat desa tidak tahu lagi cara bercocok tanam. Maka mulai sekarang masyarakat harus benar-benar mengelola semua potensi yang dimiliknya,” jelasnya.
Tidak hanya mengandalkan program pemerintah, ia juga mendorong gereja menjadi motor perubahan.
“Gereja harus menjadi fasilitator dengan menjalin kerjasama kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan (stakeholder). Thomas Hobbes menyebut hal ini sebagai adaptive ecclesiology,” imbuhnya.
Meski hasilnya tidak instan, kini wajah masyarakat desa di NTT sudah mulai berubah. Hasil panen masyarakat meningkat drastis. Masyarakat di kabupaten Rote Ndao berhasil mengembangkan komoditas bawang. Sementara di Kabupaten Kupang dan kabupaten Rote Ndao ada tambak-tambak serta hiliriasi garam yang dilakukan oleh jemaat. Tingkat kesejahteraan masyarakat pun meningkat.
Dosen Fakultas Hukum Universitas Satya Wacana (UKDW), Theo Litaay, mengaku sangat mendukung kebijakan yang diambil GMIT. Menurutnya, desa memang harus memiliki kemandirian, keunggulan, adaptif, dan tangguh.
Mandiri dalam arti memiliki kesadaran untuk lepas dari ketergantungan pada pihak lain. Unggul berarti memaksimalkan semua potensi yang dimiliki, baik yang berupa aset (SDA) maupun sumber daya manusia (SDM). Adaptif berarti mampu membaca peluang agar terus memiliki daya saing (kompetitif). Sedangkan tangguh berarti tidak mudah menyerah etika berhadapan dengan tantangan.
Memberi perspektif lain, Dosen Unpatti dan Kepala Bidang Desa Tertinggal DPP GAMKI, Risyart Far-far, mengingatkat bahwa kondisi masyarakat desa saat ini memang sangat memprihatinkan.
“Menurut data BPS tahun 2023, kondisi kemiskinan di desa mencapai 12,36 persen. Situasi makin diperparah dengan minimnya partisipasi kaum muda membangun desa,” ujarnya.
Rendahnya pendidikan serta pembangunan infrastruktur menyebabkan ketimpangan antara desa dengan kota kian lebar. Akibatnya, banyak kaum muda desa pergi ke kota untuk mencari penghidupan yang lebih baik.
“Guna mengatasi semua persoalan tersebut, pemberdayaan ekonomi, pembangunan infrastruktur, serta pemberian akses layanan dasar (kesehatan, pendidikan, dan ekonomi) harus diperbesar,” tandasnya.
Membahas tentang media pembangunan masyarakat desa, Dosen Unpatti dan Kepala Bidang ESDM DPP GAMKI, Baretha Meisar Titioka, SE, M.Si, mengingatkan agar keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dimaksimalkan.
Data dari Kementerian Desa PDTT (2023) menyatakan saat ini ada lebih dari 60.000 di seluruh Indonesia. Namun hanya segelintir yang benar-benar berkontribusi nyata pada ekonomi desa. Tata kelola yang buruk, ketiadaan sumber daya manusia yang kompeten, konflik kepentingan, dan tingginya ketegantungan pada dana desa jadi penyebabnya.
“Perbaikan menyeluruh harus dilakukan. Jangan sampai potensi besar desa hilang karena tata kelola BUMDes yang buruk,” pintanya.
Rapimnas dan Rakernas GAMKI diadakan pada tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 2025. Kegiatan yang dipusatkan di 2 hotel berbintang di Surakarta ini, dihadiri utusan DPD dan DPC dari seluruh Indonesia. Adapun tema yang diusung adalah “Asta Cita dan Generasi Emas Indonesia”. (ulin)
