Jakarta, beritalima.com|- DPR RI secara resmi menyetujui Thomas Djiwandono sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) dalam Rapat Paripurna DPR RI karena dinilainya sangat layak dan memenuhi semua persyaratan.
Persetujuan ini diberikan setelah Komisi XI DPR RI menyampaikan laporan hasil uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) terhadap calon pimpinan bank sentral.
Pengesahan dilakukan dalam Rapat Paripurna ke-12 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025–2026 di Kompleks Parlemen, Senayan (27/1). Proses ini menjadi bagian konstitusional DPR RI dalam menjalankan fungsi pengawasan serta prinsip checks and balances terhadap Bank Indonesia sebagai lembaga negara independen.
“Apakah laporan Komisi XI DPR RI terhadap hasil uji kelayakan calon Deputi Gubernur BI tersebut dapat disetujui?” tanya Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa saat memimpin sidang. Pertanyaan tersebut dijawab serentak “setuju” oleh anggota DPR yang hadir.
Dalam laporannya, Komisi XI DPR RI menyebut uji kelayakan telah dilakukan secara komprehensif dengan menilai integritas, rekam jejak, kompetensi di bidang moneter dan perbankan, serta pemahaman calon terhadap tugas strategis Bank Indonesia. Komisi XI juga menggali pandangan calon dalam menghadapi dinamika ekonomi nasional dan tekanan global yang kian kompleks.
Tak hanya aspek teknokratis, DPR turut menyoroti visi dan arah kebijakan calon, terutama terkait upaya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, stabilitas sistem keuangan, serta peran BI dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan di tengah ketidakpastian internasional.
Dari data itu, Komisi XI DPR RI menyimpulkan Thomas Djiwandono memenuhi seluruh persyaratan dan dinilai layak menduduki jabatan Deputi Gubernur Bank Indonesia. Kesimpulan itu kemudian diajukan ke Rapat Paripurna untuk memperoleh persetujuan akhir.
Tantangan ke depan tidak ringan, mulai dari tekanan inflasi global, volatilitas nilai tukar, hingga tuntutan sinergi kebijakan moneter dan fiskal yang lebih solid. Publik pun menanti sejauh mana independensi BI benar-benar dijaga, sekaligus keberpihakan kebijakan terhadap stabilitas ekonomi nasional.
Jurnalis: rendy/abri
