JAKARTA, Beritalima.com– Ketua Kelompok Kerja Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Komisi IV DPR RI membidangi Pertanian, Perikanan, Kuhutanan dan Lingkungan Hidup (LH), drh Slamet mengaku prihatin dengan penurunan opini Badan Pemeeriksa Keuangan (BPK) terkait laporan keuangan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Tahun Anggaran 2020.
Padahal, untuk tahun sebelumnya, jelas Slamet, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengeecualian (WTP) terhadap KKP yang saat ini dipimpin Sakti Wahyu Trenggono. Wahyu yang sebelumnya dipercaya sebagai Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) ditugaskan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mnduduiki kursi Menteri KKP setelah Edhy Prabowo dicokok Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Penurunan penilaian opini BPK tersebut menunjukkan ada yang salah dari pelaporan keuangan KKP yang harus betul-betul diselesaikan oleh menteri KKP,” ujar Slamet kepada Beritalima.com di Jakarta, Selasa (24/8) menanggapi evaluasi laporan keuangan KKP 2020, kegiatan KKP 2021 dan usulan anggaran 2022 yang dilangsungkan secara daring dan luring.
Politisi PKS dari Dapil IV Provisinsi Jawa Barat (Kabupatendan Kota Sukabumi-red) juga menyoroti presentasi Menteri KKP, Sakti Wahyu Trangono yang tidak menampilkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan target realisasi atau pencapaian.
Padahal, ungkap Slamet, kementerian perlu menjabarkan secara spesifik linearitas target dan pencapaian sebagai bentuk akuntabilitas pelaksanaan program pemerintah pada tahun berjalan.
Berdasarkan Indikator Kerja, laju pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) perikanan target di tahun lalu 7,90 persen sedangkan realisasinya mencapai 0,73 persen. Kemudian produksi perikanan targetnya 26,46 juta ton, realisasinya hanya mencapai 7,6 juta ton pertahun.
Lalu target pada nilai ekspor hasil perikanan 6,17 miliar dolar sementara capaiannya cuma 0,126 miliar dolar. “Dari catatan saya beberapa target yang tertera di IKU KKP dengan realisasi program saat ini masih jauh oanggang dari api seperti target produksi perikanan dan peningkatan nilai ekspor perikanan,” kata dia.
Lebih jauh dikatakan Slamet, tahun lalu aggaran KKP mengalami refocusing sekitar Rp 1,147 triliun, sedangkan untuk anggaran tahun ini Rp 1,4 triliun. Slamet sangat menyayangkan terjadinya refocusing yang cukup besar di KKP mengingat performa sektor perikanan termasuk cukup kuat meski dalam masa pandemi.
Sebenarnya, kata Slamet, anggaran KKP sudah kecil dibandingkan kementerian dan lembaga yang lain. Dia menegaskan, tak ingin kejadian tahun lalu terulang kembali di mana program-program yang ditujukan untuk nelayan menjadi hilang akibat refocusing. “Kami meminta KKP untuk mensosialisasikan kegiatan mana saja yang dikurangi atau ditiadakan akibat adanya refocusing.”
Pada Raker itu, Komisi IV meminta agar KKP terus menjaga komunikasi yang efektif dengan anggota Komisi IV khususnya terkait perubahan anggaran akibat refocusing. Selain itu juga secara umum Komisi IV terus mendukung usulan peningkatan anggaran KKP tahun depan Rp 8 triliun dari pagu anggaran dasar Rp 6 triliun sehingga diharapkan pada tahun 2022 anggaran KKP dapat mencapai 14 triliun. (akhir)
