SUMBAWA BARAT NTB.Beritalima.com| Seorang ketua RT dan Kepala Lingkungan (Kaling) di Kelurahan Telaga Bertong,Kecamatan Taliwang,Kabupaten Sumbawa Barat meminta Gubernur NTB, Zulkieflimansyah dan Mendagri, Tito Karnavian turun tangan.
Sahabuddin, 54 tahun, ketua RT 03 RW 8 Lingkungan Perjuk Balad, Kelurahan Telaga Bertong Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat mengaku resah dengan hadirnya kelompok ormas Ponpes Khilafatul Muslimin di lingkungan mereka karena membuat warga bingung serta resah.
“Bagaimana gak resah pak. Kami minta identitas mereka tidak mau, tidak melapor kegiatan dan aktifitas sosial mreka tidak diketahui. Hansip pemilu datangi mereka, ditolak untuk memilih. Spanduk himbauan pemerintah mereka turunkan. Kami capek sebagai ketua RT memberitahukan mereka. Masyarakat kami resah,” kata, Sahabuddin, meminta pemerintah setempat hingga menteri turun tangan, katanya, Sabtu (13/6) waktu setempat.
Sahabuddin mengaku resah karena sebagai ketua RT banyak aktifitas ornag keluar masuk dari berbagai wilayah di Ponpes ini, tidak diketahui pihaknya. Tidak melaporkan diri serta identitas atau KTP tidak ada.
Menurut Sahabuddin sejak puluhan tahun silam kelompok ini sudah hadir dilingkungan mereka. Selalu tertutup dan tidak mengakui pemerintah. Semua himbauan pemerintah mereka tolak. Tapi jika ada bantuan dan sosialisasi pemerintah mereka terima juga.
“Tapi setelah itu mereka abaikan lagi. Contoh spanduk pencegahan Covid19 yang di pasang petugas kesehatan, MUI dan Wartawan mereka copot dan buang kemana. Kami sudah resah kalau begini,” ujarnya, sembari meminta aparat pemerintah turun tangan dan jangan diam saja selama ini.
Senada dengan ketua RT, Kepala Lingkungan (Kaling) Perjuk Balad, Saharuddin, 47 tahun, juga meminta bupati, Gubernur bahkan Menteri dalam negeri menertibkan ormas seperti ini. Mereka menolak ikuti aturan pemeirntah, RT dan Kaling. Tidak ada bendera RI, tidak ada lambang negara di aula dan aktifitas mereka.
“Kepada bapak bupati, gubernur dan pak menteri dalam negeri. Tolong tertibkan kelompok Khilafatul Muslimin, bagaimana dengan legalitasnya sebagai organisasi. Masyarakat resah dengan sikap mereka karena tidak mau mendengar himbauan pemerintah. Selama ini kami terusik,” pinta, Saharuddin keras.
Sementara itu, Lurah Telaga Bertong, Saeful Muslimin yang dikonfirmasi wartawan membenarkan adanya protes dari warga masyarakat. Namun lurah mengatakan masih terus melakukan pendekatan secara kekeluargaan kepada jajaran Ponpes Khilafatul Muslimin agar taat dengan imbauan pemerintah.
“Saya sudah minta kasi trantib untuk mendata warga pondok pesantren Khilafatul Muslimin dan meminta identitas mereka seperti KTP dan lain lain. Kita terus melakukan pendekatan agar mereka taati aturan pemerintah,” demikian, Saeful Muslimin.(Red)
