ACEH,beritalima.com-Hak Interpelasi kini telah digunakan oleh para wakil rakyat di Parlemen Aceh hingga tahapan tanggapan DPR Aceh atas jawaban Plt Gubernur, Nova Iriansyah. Semua itu berjalan normatif dengan saling berbalas pasal, pandangan dan dalil hukum. Alhasil, DPR Aceh menolak jawaban Plt Gubernur Aceh dan meningkatkan statusnya yakni hak angket agar DPR Aceh bisa mendalami pelanggaran yang dilakukan.
“Pun demikian ini bukan berarti endingnya akan ditemukan bahwa Plt Gubernur melanggar, ataupun hal ini dipastikan akan terjadi pemakzulan. Terlepas dari itu, isu pemakzulan bisa jadi sebagai bergaining position sehingga meningkatkan nilai komunikasi dan negosiasi. Jika ini terjadi, seyogyanya tidak perlu interpelasi dan hak angket apalagi penghembusan isu Pemkzulan segala, jika endingnya negosiasi dan tidak tuntas,” ungkap juru bicara Kaukus Peduli Aceh (KPA), Refan Kumbara kepada media Rabu -30-09-2020.
Menurut Refan, sejak dimulai proses interpelasi maka rakyat sejak awal berharap para wakilnya berjibaku di parlemen untuk membuktikan kebenaran dan tegas dalam menyuarakan. Hal itu pula, kata Refan, membuat banyaknya masyarakat yang tanpa iming-iming kebagian anggaran pokir sekalipun membela DPR Aceh.
“Tentunya jika akhirnya DPR Aceh tidak menuntaskan hal ini, maka publik akan melihat bahwa DPR Aceh bukan lah perwakilan rakyat yang sesungguhnya mampu menjaga Marwah kelembagaannya, namun hanya membuat skema dan jurus untuk meningkatkan nilai tawar. Kita harap ini tidak terjadi,” ujarnya.
Refan melanjutkan, untuk meningkatkan kepercayaan publik akan eksistensi lembaga perwakilan rakyat maka sudah sepatutnya DPR Aceh tak surut selangkah pun membuktikan bahwa kebenaran yang diperjuangkan memang benar adanya bukan mengada-ada dan sandiwara belaka.
“Sikap para wakil rakyat kali ini akan jadi tolak ukur, Marwah para wakil rakyat tengah dipertaruhkan. Apakah akan berakhir dengan pembuktian atau akan berakhir dengan kedip-kedipan dan bisik-bisikan,”sebutnya.
Masih kata Refan, jika DPR Aceh tidak menuntaskan apa yang telah dihembuskan ke publik, maka publik dikhawatirkan akan mengambil kesimpulan bahwa memang situasi kali ini sengaja diciptakan tak lebih untuk memastikan bagi-bagi kue pembangunan.
“Kita juga tidak ingin jika istilah “bagi mie wayang, bagi tikoh nyawong (bagi kucing bersenda, bagi tikus nyawa)” yang ujung-ujungnya sandiwara para petinggi dan rakyat jadi korbannya. Kita tidak ingin itu terjadi, DPR Aceh harus benar-benar bersikap tegas dalam hal ini,” ucapnya.
KPA menilai kondisi saat ini bisa jadi ibarat buah simalakama. Disatu sisi jika pemakzulan tidak atau belum disetujui hingga akhir tahun ini maka tak menutup kemungkinan APBA 2021 akan ditetapkan melalui Pergub, bahkan kalau ini belum juga tuntas hingga akhir 2021, maka tak menutup kemungkinan pula sampai 2022 APBA akan berlangsung Pergub, intinya alokasi Pikir bisa jadi nihil dan disini Publik akan melihat tingkat istiqomah para wakilnya.
Dilain sisi pula, jika negosiasi dilakukan, posisi tawar dan bergaining ditingkatkan, apakah PLT. Gubernur akan mengakomodir, bisa jadi iya.
“Jika negosiasi dilakukan dan proses hingga pemakzulan tak berjalan bisa jadi penilaian publik ke DPRA semakin miris dan marwah lembaga semakin tak karuan di mata publik.
“Jika dilanjutkan dengan skema diakhir berdamai dengan dalih tertentu katakan saja kondisi Covid-19 tanpa sebagainya, maka itu juga akan jadi bagian penilaian publik terhadap para wakil rakyat. Akankah DPR Aceh konsisten atau justeru menelanjangi apa yang telah digalangnya dari masyarakat yakni kepercayaan,” paparnya.
“Dalam kondisi simalakama ini pula ada hal yang akan dipertaruhkan. DPR Aceh akan pertaruhkan nama baik dan marwah di satu sisi, atau pertaruhkan nihilnya alokasi anggaran pokir atau aspirasi. Jadi, semua akan ada konsekuensinya, sungguh simalakama bagi para wakil rakyat namun setiap sikap dan langka masyarakat akan menilainya.
KPA berharap wakil rakyat Aceh adalah orang-orang terbaik yang Istiqomah dan tidak mengorbankan rakyat dengan kisah sandiwara,”Tutupnya,”(**)
