JAKARTA, Beritalima.com– Kartu Pra Kerja merupakan program pemerintah pimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang memberi bantuan langsung tunai sekaligus pelatihan kepada mereka yang saat ini tidak bekerja.
Namun, jelas politisi senior Partai Golkar, Dr Hj Hetifah Sjaifudian, program ini menimbulkan beberapa polemik di masyarakat antara lain terkait dengan efektivitas program.
Pemberian Kartu Pra Kerja merupakan salah satu upaya pemerintah dalam memberikan pendidikan secara nonformal pada rakyatnya. “Tujuan program ini sangat baik, yaitu mengatasi jumlah pengangguran di Indonesia dengan memberikan pelatihan-pelatihan bagi mereka yang belum bekerja. Namun, dengan adanya Covid-19, ada beberapa aspek yang harus disesuaikan sehingga menjadi semi-bansos,” kata Hetifah dalam siaran pers yang diterima, Jumat (1/5).
Dikatakan legislator Kalimantan Timur itu, catatan Kemenaker terdapat 2,08 juta pekerja dari sektor formal dan informal yang terdampak Covid-19. Pekerja formal yang dirumahkan mencapai 1,3 juta, sedangkan yang di PHK 241.431 pekerja. Adapun dari sektor informal tercatat ada 538.385 pekerja yang kehilangan pekerjaan.
Hetifah berharap, mereka dapat diprioritaskan untuk mendapatkan kartu prakerja. “Kita patut mendukung program ini. Namun dengan catatan, akurasi pendataan harus ditingkatkan. Sistem harus dapat mendeteksi siapa yang patut diprioritaskan dengan kriteria yang jelas, tidak secara random atau acak,” jelas dia.
Hetifah juga berharap pelaksanaan program ini dapat terus dimodifikasi sesuai dengan aspirasi masyarakat. Dikatakan pihak pelaksana bahwa akan dibuka hingga 30 gelombang hingga akhir November. Ini baik sekali dan diharapkan dapat mengakomodasi semua yang membutuhkan.
“Evaluasi dari setiap gelombang harus dipertimbangkan sebagai masukan untuk gelombang berikutnya, sehingga terus ada peningkatan kualitas dan efektivitas program,” papar Wakil Ketua Komisi X DPR RI membawahi bidang pariwisata dan ekonomi kreatif ini.
Diungkapkan Ketua Umum Kesatuan Perempuan Partai Golkar (KPPG) itu, pihaknya mendapat banyak masukan mengenai bentuk bantuan yang diharapkan oleh pelaku parekraf, termasuk mengenai kartu prakerja. Masukan-masukan ini telah menjadi pertimbangan pemerintah dalam merancang program, hingga pelaku parekraf menjadi salah satu kelompok yang diprioritaskan.
“Saya harap dalam beberapa bulan kedepan terus ada proses dialog yang intensif antara masyarakat dan pemerintah terkait program ini, sehingga kartu prakerja ini berjalan secara partisipatif dan dinamis, sesuai kebutuhan lapangan.” demikian Dr Hj Hetifah Sjaifudian. (akhir)
