JAKARTA, beritalima.com – E-government Summit 2016 sebagai tindak lanjut kerjasama antara Kementerian PANRB dengan Korea International Cooperation Agency (KOICA). Acara yang digelar di Hotel Bidakara, Selasa (6/9/2016) adalah bertujuan untuk menciptakan high level networking antara instansi pemerintah sehingga tercipta media komunikasi yang baik antar instansi dalam membangun e-government
Acara ini dibuka Menteri PANRB Asman Abnur dan dihadiri Menteri Kominfo Rudiantara dan Dubes Korsel untuk Indonesia Chao Tai Young. Kemudian dilanjutkan pemaparan dari Deputi Kelembagaan dan Tata Laksana Rini Widyantini, serta Guru Besar UI Eko Prasojo dan Taeho-Youn.
Lebih lanjut dikatakan Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, pelaksanaan pemerintahan secara elektronik atau e-government diperlukan untuk mengefisiensi kinerja pemerintah dalam melayani masyarakat. Tapi yang lebih penting bagaimana menyinergikan penggunaan aplikasi e-government agar lebih sederhana. Baik aplikasi yang dimiliki antar kementerian, maupun antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.
Rudiantara pun menyatakan, selama ini masing-masing kementerian menerapkan konsep e-government versi mereka sendiri. Dan menganggapnya tidak salah karena penerapan aplikasi e-government juga membutuhkan biaya tidak sedikit.
“Ini pemborosan terjadi luar biasa. Kalau menurut saya, kalau bisa membuat pilot project, kita bisa meraih hasil luar biasa dari e-government. Kita bisa menggunting aplikasi-aplikasi dari kementerian-kementerian. Karena aplikasi itu harus di-maintain, kalau terapkan satu standar, maka penghematannya akan luar biasa,” ujar Rudi..
Dengan demikian untuk menyinergikan e-government, Rudi menambahkan, ada beberapa keuntungan yang bisa didapatkan. Pertama, dari sisi e-budgeting. Penyusunan program kerja pemerintah tidak lagi berdasarkan money follow the program atau anggaran yang dibuat sesuai program, sebagaimana yang masih terjadi di kementerian saat ini. Dan masing-masing Kementerian tidak lagi buat anggaran.
Menurutnya, pemerintah dapat membuat tema atas pembangunan apa yang menjadi prioritas. Setelah itu, pemerintah akan membuat road map apa saja yang harus dilakukan untuk mewujudkan program prioritas itu. Penyusunan anggaran pun berdasarkan pada tema yang telah ditentukan.
Keuntungan kedua, kata dia, dapat dikembangkan sistem pengawasan berdasarkan modul bisnis yang telah disusun di dalam anggaran. Misalnya, modul untuk pengawasan dana desa. Saat ini, penyaluran dana desa, menurut Menkominfo, sebesar Rp 700 miliar untuk masing-masing desa. Tahun depan jumlah itu akan bertambah.
“Nah, bagaimana kita mengendalikan penggunaaan dana desa dalam konteks yang sederhana. Karena pengendalian pengawasan ini juga harus berjalan efektif dan efisien,” ujarnya. dedy mulyadi
