GRESIK,beritalima.com- Dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum pada masyarakat, Biro Hukum Sekertariat Daerah (Setda) Provinsi Jawa Timur serta Bagian Hukum Sekertariat Daerah (Setda) Pemkab Gresik adakan Sosialisasi Penyuluhan Hukum di Desa Sidomulyo, Kecamatan Sidayu, Kabupaten Gresik, Selasa (25/2/2025).
Giat ini dihadiri langsung oleh Kepala Biro Hukum Setda Prov Jatim, Adi Sarono, Kaur Penyuluhan Hukum Polda Jatim AKBP Moh. Mahmud, Asisten 1 Setda Pemkab Gresik Suprapto, Kabag Hukum Pemkab Gresik Muhammad Rum Pramudya, Sek am Sidayu, Achmad Suudin, Kades Sidomulyo Muhammad Habib serta perwakilan Polsek Sidayu.
Dihadiri 80 an warga, Kaur Penyuluhan Hukum Polda Jatim AKBP Moh. Mahmud menyampaikan bahwa pihaknya terus menekankan pentingnya penangganan hukum melalui Restorative Justice (RJ) atau pendekatan penyelesaian hukum secara kekeluargaan.
“Tujuannya untuk menyelesaian permasalahan secara adil,” kata Mahmud kepada peserta yang hadir.
Mantan Kapolsek Kebomas Gresik ini menjelaskan ada beberapa syarat dalam RJ. Mulai dari pelaku baru pertama kali melakukan pidana, ancaman hukuman tidak lebih dari 5 tahun sampai nilai barang bukti atau kerugian tidak lebih dari Rp2.500.000.
“Misal lagi ramai soal pencuri pisang karena lapar. Itu dilakukan RJ. Ini bisa dilakukan asalkan korban mau memaafkan,” terang Mahmud.
Sementara, Kepala Biro Hukum Setda Prov Jatim Adi Sarono mengungkapkan bahwa Desa Sidomulyo merupakan satu diantara 5.000 desa di Provinsi Jatim yang berstatus Desa Sadar Hukum. Untuk itu, Pemprov Jatim dan Pemkab Gresik melakukan sosialisasi penyuluhan hukum.
“Selain sosialisasi, kami juga memiliki program bantuan hukum secara gratis untuk orang kurang mampu. Sehingga apabila ada warga membutuhkan bisa meminta pendampingan,” ungkapnya.
Senada, Asisten 1 Setda Gresik Suprapto menyampaikan bahwa Pemkab Gresik terus berkomitmen memberikan bantuan hukum secara gratis bagi masyarakat yang tersandung kasus hukum.
Saat ini Pemkab Gresik sudah menjalin kerjasama dengan tiga lembaga bantuan hukum yakni YLBH Fajar Trilaksana, Biro Bantuan Hukum Juris Law Firm dan YLHB Jaka Samudra Indonesia.
“Syaratnya cukup mengajukan permohonan bantuan hukum dan masuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau surat keterangan miskin dari desa,” ujar Suprapto didampingi Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Gresik Muhammad Rum Pramudya.
Kades Sidomulyo Muhammad Habib mengaku senang atas adanya kegiatan Sosialisasi Penyuluhan Hukum. Ia juga mengapresiasi dan berterimakasih atas adanya kegiatan tersebut.
“Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari penetapan Desa Sidomulyo sebagai Desa Sadar Hukum pada tahun 2024. Tentu kami gak bisa apa-apa tanpa bantuan masyarakat,” pungkasnya.(*)
