RajaAmpat(beritalima),– Inspektorat Kabupaten Raja Ampat Provinsi Papua Barat menggelar kegiatan pengawasan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten setempat.Demi upaya meningkatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang ditelah diraih oleh Pemerintah Kabupaten Raja Ampat pada tahun 2015 lalu.
“Gelar pengawasan merupakan tugas pokok yang rutin kami lakukan. Karena mengingat penyelesaian tindak lanjut semua SKPD terkesan lamban sekali, artinya temuan kita masih cukup besar. tapi, penyelesaiannya masih lamban. Sehingga ini perlu kita pacu, baik melalui kegiatan gelar pengawasan maupun sidang TPTKR nanti”, ungkap Saiful HI Malik,SH, Kepala Inspektorat Kabupaten Raja Ampat.
Dijelaskannya, pengawasan dimulai dari tanggal 31 Oktober-4 November, tapi sebelumnya kita sudah lakukan tindak lanjut ditempat. Artinya kita datang kesemua SKPD, dari SKPD yang masih punya tunggakan yang masih belum ditindaklanjuti itu,kita datangi kepada mereka.
“Istilahnya kita jemput bola, supaya temuan-temuan yang ada. Mulai dari tahun 2014-2015 agar supaya cepat diselesaikan. Inikan, merupakan penilaian dari BPK RI terkait peningkatan opini WTP, salah satu kriteria penyelesaian yang harus ditindaklanjuti. Kalau kita tidak berhasil mencapai sesuai dengan yang diharapkan oleh BPK maka akan berdampak gagalnya Kabupaten Raja Ampat mempertahankan Opini WTP”, tambahnya.
“Persyaratan untuk meningkatkan opini WTP yaitu,harus kita selesaikan tindak lanjut itu,kemudian penatausahaan pengelolaan aset,dan pengelolaan keuangan.Untuk pengelolaan keuangan sudah baik dan tertib,sudah memenuhi Kriteria”, Jelas Saiful kepada Berita Lima, Selasa siang (09/11/2016) di kantornya.
“Inilah yang harus kita penuhi sehingga opini WTP Pemerintah Kabupaten Raja Ampat dapat kita tingkatkan”, tandasnya.{Zainal}
