JAKARTA, beritalima.com | Desakan pemberlakukan lockdown kepada Presiden Joko Widodo dinilai terkesan memaksakan, pasalnya bila terjadi pemberlakukan _lockdown_ maka bukan saja berefek kepada perekonomian rakyat, melainkan juga efek sosial lainnya.
Hal itu apabila ingin diberlakukan _lockdown_, menurut Komite Rakyat Nasional (Kornas) Jokowi, melalui Juru Bicaranya M. Agus Safar di Jakarta, Kamis, 18 Maret 2020, perlu dipertimbangkan dengan matang-matang.
“Desakan ke presiden Jokowi seperti ada unsur politiknya. Presiden kan sudah menghimbau, baik nggak kerja dulu, nggak ke tempat ibadah, dan meliburkan sekolah itu kan jelas. Jadi saya kira itu sudah cukup tegas menggambarkan dalam tanda petik,” ujar Safar.
Sambung Safar, pihaknya bukanlah tidak khawatir dengan Covid-19, melainkan dengan adanya himbauan pemerintah untuk tidak panik, menjauhi tempat-tempat keramaian, dan menjaga imunitas tubuh, serta mencuci tangan merupakan bagian dari bentuk mencegah dan melawan virus Korona.
“Jadi saya pikir itu juga menggambarkan bentuk pencegahan dan bagian dari melawan Covid-19,” kata Safar.
Selain itu, ia juga menegaskan, bahwa Kornas-Jokowi tegak lurus pada keputusan presiden Jokowi, pihaknya mendukung apa yang menjadi keputusan kepala negara dengan tidak memberlakukan _lockdown_. Begitu pun demikian penetapan untuk suatu daerah hanya pemerintah pusat yang dapat menetapkan status lockdown.
“Tentunya kami tegak lurus dengan keputusan presiden untuk tidak berlakukan _lockdown_. Ditambah lagi presiden menegaskan dalam konferensi persnya hanya pemerintah pusat yang bisa menetapkan status lockdown untuk daerah tertentu,” lanjut dia, apalagi sudah ada gugus tugas, “jadi biasakan satu komando,” beber Safar.
Kendati demikian, pihaknya akan mengikuti keputusan kepala negara apabila ada perubahan penetapan status negara dan daerah tertentu.
