SIDOARJO, beritalimacom | Tujuh Parpol yang tergabung dalam Koalisi Sidoarjo Maju (PDIP, Gerindra, Golkar, PAN, PKS, Nasdem dan PPP), secara tegas menyatakan penolakannya terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2024 saat sidang paripurna DPRD Sidoarjo.
Fraksi Golkar dan Koalisi Sidoarjo Maju menolak Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024.
Ketua DPD Golkar Sidoarjo Adam Rusdi saat konferensi pers di Kantor Golkar, menyoroti persoalan banjir yang tak kunjung selesai di sejumlah kecamatan seperti Waru, Taman, Tanggulangin, Sedati, hingga Porong. Bahkan, kini muncul titik banjir baru di wilayah Krian, Tulangan, Prambon, dan Tarik.
“Ini bukti drainase kita nggak mengikuti perkembangan tata ruang. Harus ada pembangunan drainase dan pompa otomatis yang terencana, jangan terus jadi pelanggan banjir,” ujarnya.
Salah satu dampak yang disoroti adalah SDN Banjarsari, Tanggulangin, yang minim pendaftar karena sekolahnya terdampak banjir. “Bayangkan, cuma 10 siswa yang daftar karena orang tua khawatir. Ini harusnya jadi alarm serius bagi Pemkab,” tambahnya.
Program unggulan bupati menciptakan 100 ribu lapangan kerja juga jadi sorotan tajam. Menurut Adam, tidak ada data jelas berapa yang sudah diciptakan dan dari sektor mana saja. (Rabu/16/7/2025)
“Programnya bagus, tapi kalau tanpa indikator dan laporan berkala ke publik, ya cuma jadi slogan politik. Pengangguran kita justru masih tinggi di angka 6,49 persen, tertinggi di Jatim,” ungkapnya.
Ketua DPD Golkar menambahi Koalisi Sidoarjo Maju juga mencatat adanya maraknya pungutan di SD dan SMP negeri dengan dalih kesepakatan komite. Infrastruktur sekolah juga dinilai memprihatinkan, banyak bangunan rusak dan kekurangan ruang kelas.
“Anggaran pendidikan itu lebih dari 20 persen APBD. Harusnya cukup untuk operasional sekolah tanpa pungutan ke orang tua. Faktanya, anggaran lebih banyak habis buat belanja rutin, bukan perbaikan sekolah,” tegas Adam.
Tak kalah serius, Koalisi menyoroti temuan BPK RI terkait kesalahan penganggaran di 27 OPD. Ini dinilai menunjukkan lemahnya pengawasan internal dan kultur birokrasi yang belum akuntabel.
“Ini bukan soal teknis, tapi soal integritas dan profesionalisme birokrasi. Harus ada evaluasi serius terhadap pejabat terkait.”
Kondisi jalan juga tak luput dari kritik. Adam menyebut masih ada 445 titik jalan rusak di berbagai kecamatan. “Ada perbaikan, tapi tambal sulam. Drainasenya juga tidak dibenahi, jadi kerusakan akan terus terulang.” pungkasnya.
[Khusaeri]
