Tolak RUU HIP Massa Berbagai Elemen Geruduk DPRD Jatim

  • Whatsapp
Ribuan massa dari berbagai elemen masyarakat demo di depan gedung DPRD Jatim

SURABAYA, Beritalima.com |
Massa dari berbagai elemen masyarakat berunjuk rasa menolak Rancangan Undang Undang (RUU) Haluan Ideologi Pancasila (HIP) di DPRD Jatim, Selasa (7/7/2020). Perwakilan Mereka diterima langsung oleh wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Anwar Sadad dan Achmad Iskandar.

Koordinator sekaligus Penanggung Jawab Aksi yang tergabung di Gerakan Umat Islam Tolak Komunis (GAMIS) Jawa Timur, Mochammad Yunus, menyampaikan sejumlah tuntutannya. Di antaranya ada tiga inti yang disampaikan.

Pertama, mereka menolak keberlanjutan pembahasan RUU HIP oleh DPR RI dan pemerintah. “Harus dihapus dari Prolegnas. Pancasila sudah final jangan lagi melakukan pembahasan yang tak perlu,” kata Yunus.

Kedua, mereka juga mendesak agar inisiator RUU HIP bisa diusut.
“Siapa yang di belakang RUU HIP harus diusut untuk kemudian diproses hukum,” tegasnya.

“Sebab, hal ini berpotensi melakukan makar konstitusional sekaligus memberikan peluang ideologi komunis kembali hidup,” tandasnya.

Mereka juga mendesak pembentukan Tim Pencari Fakta Independen untuk menyelidiki inisiator RUU tersebut.
“Harus dicari siapa yang ingin mengkudeta Pancasila,” geramnya.

Aksi ini diikuti oleh berbagai elemen Ormas Islam dan berbagai komunitas emak-emak. Elemen massa datang dari sejumlah daerah di Jawa Timur.

Di sisi lain, Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Anwar Sadad menegaskan bahwa pihaknya siap untuk melanjutkan aspirasi tersebut kepada DPR RI.
“Hari ini kami menerima dan juga kami sampaikan ke DPR RI melalui Faksimili,” kata Sadad yang juga Politisi Gerindra ini dikonfirmasi seusai pertemuan.

Sadad hadir bersama Wakil Ketua DPRD Jatim dari Fraksi Demokrat, Achmad Iskandar, dan Anggota DPRD Jatim dari Fraksi PKS Lilik Hendarwati dan Fraksi Gerindra, Noer Soetjipto. Mereka bahkan sempat naik mobil komando untuk menemui massa.

Sadad sepakat dengan massa, bahwa Pancasila adalah final. “Pancasila yang disahkan tanggal 18 Agustus 1945 sudah final sehingga tidak ada urgensi untuk dibahas dan diperdebatkan kembali,” kata Sadad.

“Pancasila adalah kompromi terbaik dari founding father kita tentang dasar negara kita. Kami sepakat tentang itu,” pungkasnya. (yul)

beritalima.com
beritalima.com beritalima.com beritalima.com beritalima.com

Pos terkait