Oleh:
Rudi S Kamri
Dari berbagai keputusan besar yang diambil oleh Presiden Joko Widodo terkait pandemi Covid-19, satu hal yang membuat saya kecewa berat adalah keputusan ambigu yang diambil oleh Presiden terkait mudik lebaran. Dari pemberitaan yang saya baca, Pemerintah memutuskan tidak melarang mudik tapi hanya menghimbau masyarakat untuk tidak mudik. Bagi masyarakat yang mudik diminta melakukan karantina mandiri selama 14 hari. Bagaimana mungkin Pak Presiden?
Dengan ketidaktegasan Pemerintah dalam mengambil kebijakan melarang mudik sampai hari ini tercatat sudah lebih dari 14 ribu orang dari Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) telah melakukan mudik ke berbagai daerah di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Ini belum terdata yang mudik ke Sumatera dan daerah lain. Dan saya yakin beberapa hari ke depan jumlah ini akan semakin meningkat pesat tak terkendali.
Ada beberapa catatan keberatan yang saya sampaikan kepada Pemerintah:
PERTAMA
Seperti kita ketahui bahwa Jabodetabek adalah daerah epicentrum wabah corona di Indonesia. Hampir semua pasien di daerah (di luar Jabodetabek) yang positif terpapar virus corona punya catatan pernah berkegiatan di Jabodetabek. Kalau migrasi/perpindahan penduduk dari Jabodetabek tidak dicegah dengan tegas saya khawatir penyebaran Covid-19 akan semakin meluas ke seluruh wilayah Indonesia.
KEDUA
Permintaan untuk melakukan isolasi mandiri bagi masyarakat yang mudik hampir mustahil dapat dilakukan dengan baik oleh masyarakat di daerah. Apalagi dengan suasana lebaran, sudah pasti interaksi sosial di kampung akan semakin intens dan sudah pasti himbauan untuk isolasi mandiri tidak akan bisa dilakukan oleh masyarakat yang rata-rata mempunyai kesadaran yang rendah.
KETIGA
Ketidaktegasan Pemerintah dalam mengambil kebijakan melarang mudik ini secara tidak langsung akan menambah beban tenaga kesehatan dan aparat di daerah di luar Jabodetabek. Padahal sudah menjadi rahasia umum bahwa fasilitas kesehatan dan jumlah tenaga kesehatan di daerah sangat terbatas. Dan saya yakin keputusan ini akan membuat para Kepala Daerah khususnya di Jawa Timur dan Jawa Tengah serta daerah lain sangat kecewa dengan Pemerintah Pusat.
Iming-iming Pemerintah Pusat bahwa yang tidak mudik akan mendapat insentif bantuan sosial, saya yakin juga tidak akan efektif. Karena tidak semua penduduk yang mudik masuk golongan ekonomi tidak mampu. Dan ini bagi saya bukan sekedar masalah ekonomi semata. Tapi merupakan upaya cerdas dari Pemerintah untuk memutus penyebaran Covid-19. Satu-satunya jalan bagi saya adalah KARANTINA WILAYAH Jabodetabek SECARA KETAT DAN TEGAS. Tanpa ketegasan jangan harap penyebaran virus corona ini dapat dihentikan.
Saya tidak tahu siapa yang memberi masukan kepada Presiden. Tapi saya punya keyakinan kuat kebijakan ambigu ini sangat tidak tepat. Kita harus belajar dari Pemerintah Kota Wuhan China yang melakukan karantina wilayah secara ketat dan terbukti akhirnya mereka bisa tuntas mencegah penyebaran Covid-19 ke wilayah lain di China.
Mumpung belum berlanjut, saya berharap Presiden Jokowi bisa meralat keputusan yang diambil terkait mudik lebaran. Saya menyarankan Presiden Jokowi tegas melakukan isolasi wilayah atau karantina wilayah untuk Jabodetabek. Kalau tidak dilakukan saya khawatir penyebaran Covid-19 akan semakin tidak terkendali.
Kalau paparan virus corona semalam liar menyebar ke seluruh wilayah Indonesia akibat kebijakan yang salah, saya khawatir akan menjadi amunisi bagi kelompok-kelompok yang anti Presiden Jokowi untuk semakin gencar menyerang Pemerintah dan Presiden. Dan saya khawatir juga upaya keras Presiden selama ini dalam menghambat penyebaran Covid-19 serta memberikan stimulus ekonomi sebagai dampak Covid-19 akan menjadi sia-sia belaka.
Tolong Bapak Presiden, dengarkanlah masukan kami ??
Salam SATU Indonesia
3042020
