TORAJA UTARA – www.beritalima.com – Langkah Wakil Bupati Toraja Utara, Yosia Rinto Kadang, menjalankan fungsi pengawasan dengan melakukan inspeksi ke SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) serta meninjau langsung program kegiatan yang ada seperti proyek pisik di lapangan, mendapat respon positif Toraja Transparansi (TOTRANS), sebuah Ornop yang selama ini getol mengawasi kinerja dan kebijakan pemda di dua kabupaten, Tana Toraja dan Toraja Utara.
Untuk diketahui, sesuai fungsi pengawasan yang diemban, Wabup Rinto sejauh ini kerap melakukan inspeksi ke sejumlah SKPD atau kantor badan dan dinas. Bahkan ia sewaktu-waktu terjun langsung ke lapangan meninjau proyek yang ada. Tidak hanya itu, untuk menunjang langkah pengawasannya, Wabup Rinto malah meminta para pejabat di tiap SKPD untuk tidak memberi ‘amplop’ kepada wartawan. Kabar tentang larangan memberi amplop kepada wartawan ini ditayang sebuah media online, belum lama ini.
Ketegasan sikap Wabup Rinto ini tampaknya terpantau dan menjadi catatan tersendiri Toraja Transparansi. Menurut Ketua Toraja Transparansi, Drs. Tommy Tiranda, sikap dan langkah tegas Wabup Torut ini patut ditiru dan diikuti. Pasalnya, tambah Tommy, dengan cara demikian sekiranya tetap konsisten selama periode 5 tahun kedepan, Toraja Utara akan sejahtera, maju dan mandiri.
“Sikap dan langkah tegas Pak Rinto sebagai wakil bupati ini tidak boleh pudar, tapi konsisten dan adil. Kami salut dengan cara beliau. Ini menarik bagi kami dan menjadi catatan tersendiri karena tidak boleh pupus di tengah jalan,” ujar Tommy yang juga Ketua TMW (Toraja Media Watch), sebuah lembaga pemantau media di Toraja yang baru saja berdiri.
Menurutnya, periode pemerintahan Kala’tiku Paembonan-Yosia Rinto Kadang untuk saat ini masih dalam tahap transisi dari pemerintahan Sobat (Sorring-Buntang) sebelumnya. Praktis program kegiatan tahun 2016 ini masih merupakan peninggalan pemerintahan Sobat yang lalu. “Masuk 2017 barulah total start pemerintahan yang baru dengan program kegiatan serta kebijakan yang diambil. Nanti kita lihat apakah pengawasan yang ada selama ini tetap dipertahankan bahkan ditingkatkan sampai menyeberang tahun depan bahkan setiap tahunnya selama periode Kaboro,” jelas Tommy kepada awak media ini, baru-baru ini.
Karena, katanya, sudah banyak pengalaman selama ini, pihak yang mengatakan tidak pada korupsi justru banyak terjerat ke dalam pusaran kasus korupsi. Seperti yang dialami kader Partai Demokrat di pusat, mulai dari Nazaruddin, Anas Urbaningrum, Andi Mallarangeng dan lainnya. Sehingga ini menjadi tidak satunya kata dengan perbuatan.
Makanya, tambah Direktur Eksekutif LSM WASINDO ini, pihaknya belum bisa mengevaluasi kinerja pemerintahan Kaboro’ saat ini. Hanya saja, ia mengingatkan, sejauh ini sudah mulai tampak kelemahan yang dilakukan pemerintahan Kala’-Rinto. Kelemahan tersebut lebih karena faktor Bupati Kala’ yang belum mandiri dalam mengambil keputusan dan kebijakan terkait pengawasan dan tindaklanjut temuan, perencanaan atas program kegiatan, serta penempatan aparatur sesuai syarat dan kompetensi. (Gede Siwa)
