SURABAYA, beritalima.com | Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kota Surabaya resmi dikukuhkan. Pengukuhan ini dilakukan langsung Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi bersama Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional IV Provinsi Jawa Timur, Bambang Mukti Riyadi di Lobby Lantai 2 Balai Kota Surabaya, Senin (1/11/2021).
Hadir pula dalam pengukuhan ini, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Surabaya, Kepala Perangkat Daerah (PD) di lingkup Pemkot Surabaya, Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Kantor Wilayah IV Jatim, serta beberapa lembaga perbankan dan jasa keuangan lainnya. Selain berlangsung secara offline, pengukuhan ini juga diikuti melalui virtual.
Wali Kota Eri Cahyadi yang sekaligus menjadi Pengarah I TPAKD Surabaya menyampaikan, bahwa TPAKD ini bertugas untuk membantu percepatan pergerakan ekonomi di Kota Surabaya. Baik itu, melalui kemudahan akses bantuan permodalan, hingga pendampingan bagi pelaku usaha, khususnya Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
“Sehingga UMKM kita yang butuh modal, startup kita yang baru itu bisa kita support. Jangan sampai ketika mereka ini butuh modal, pinjam di tempat yang salah seperti pinjol (pinjaman online) yang tidak berlisensi (ilegal), akhirnya utangnya semakin banyak,” kata Wali Kota Eri.
Oleh sebab itu, ia menyatakan, bahwa kehadiran TPAKD ini sangat tepat untuk mendukung pemulihan pergerakan ekonomi di Kota Surabaya. Apalagi dalam tim tersebut juga lengkap berisi mulai OJK, Bank Indonesia, lembaga perbankan hingga lembaga jasa keuangan. “Kehadiran TPAKD ini sangat tepat, karena di waktu pergerakan ekonomi kita mulai menggeliat, tim ini hadir. Sehingga nanti pinjaman yang kita lakukan juga jadi satu,” ungkap dia.
Dalam acara pengukuhan TPAKD ini, Wali Kota Eri sekaligus melaunching program Puspita atau Pinjaman UMKM Surabaya Pasti Tangguh. Puspita merupakan program dari PT BPR Surya Artha Utama (SAU) yang merupakan salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemkot Surabaya.
Wali Kota Eri menyebut, melalui PT BPR Artha Surya Utama, pelaku UMKM dapat mengajukan kredit atau pinjaman modal usaha dengan bunga ringan sampai 3 persen. Ini dikarenakan BUMD di bidang perbankan itu memang fokus menciptakan pahlawan-pahlawan ekonomi baru di Surabaya.
“Kalau di PT BPR Artha Surya Utama itu bunganya sampai dengan 3 persen. Sama seperti pinjam di bank, per UMKM. Karena UMKM pasti kelompok dan bukan sendiri-sendiri. Karena tujuan kita adalah menciptakan pahlawan-pahlawan ekonomi baru,” terangnya.
Bagi Wali Kota Eri, pahlawan ekonomi adalah kelompok yang ketika usahanya menjadi besar, dapat mengajak teman, saudara atau kerabat untuk bergabung atau terlibat di dalamnya. “Ini baru namanya pahlawan ekonomi. Nah, ini yang mau kita gerakkan dengan pemerintah melalui TPAKD yang mensupport penuh sehingga menjadi besar,” jelasnya.
Mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya itu bilang, bahwa membangun sebuah kota itu tidak bisa dilakukan sendiri oleh pemerintah. Tetapi bagaimana antara pemerintah, lembaga jasa keuangan, perbankan, serta instansi terkait bisa berkolaborasi menjadi satu bagian.
“Saya selalu katakan, membangun sebuah kota itu tidak bisa dengan kekuatan sendiri. Tetapi bagaimana kolaborasi semua lembaga jasa keuangan ini menjadi satu bagian dengan memberikan kemudahan, kepastian terhadap pinjaman,” papar dia.
Sementara itu, Kepala OJK Regional IV Jawa Timur, Bambang Mukti Riyadi menambahkan, melalui TPAKD pihaknya bersama Bank Indonesia maupun lembaga jasa keuangan lainnya, siap mendukung pemkot dalam meningkatkan roda perekonomian pasca pandemi.
“Ini merupakan salah satu wujud kolaborasi antara OJK, BI (Bank Indonesia), lembaga jasa keuangan, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah serta seluruh stakeholder,” kata Bambang Mukti.
Melalui TPAKD ini, Bambang Mukti juga mengaku optimis, ke depan inklusi keuangan di Kota Surabaya akan lebih meningkat. Sebab, di dalam TPAKD itu setiap lembaga maupun instansi terkait dapat menjalankan peran dan fungsi masing-masing sehingga menghasilkan output yang lebih efektif. “Sehingga bisa menghadapi tantangan yang lebih tegar dan menghasilkan secara lebih efektif. Itu salah satu filosofi yang mendasari pembentukan TPAKD,” ujarnya.
Meski demikian, Bambang Mukti menambahkan, TPAKD ini tak hanya bertugas melakukan percepatan dalam akses keuangan daerah. Lebih dari itu, TPAKD juga bergerak di bidang edukasi dan literasi kepada masyarakat. Sebab, di Jatim saat ini indeks inklusi keuangan sudah mencapai 87,96 persen, sedangkan indeks literasi atau tingkat pahamnya masyarakat baru sekitar 48,9 persen.
“Mungkin bukan masalah, tetapi bisa menjadi potensi masalah. Ketika orang memanfaatkan sesuatu tidak paham, termasuk di produk keuangan. Nah, ini merupakan salah satu garapan (tugas) dari TPAKD ke depan,” pungkasnya. (*)
