SURABAYA, beritalima.com | Sekitar 80 tokoh dan warga Dusun Jurangpelen I dan Jurangpelen II, Desa Bulusari, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, ngeluruk Kantor LBH Ansor Jatim, Jumat (21/2/2020).
Mereka, yang hampir semuanya berkalung foto copy KTP masing-masing, mencari Otman Ralibi dan warga desanya yang diklaim telah mengadu ke pengacara yang berkantor di Jalan Masjid Agung Timur Surabaya itu.
Akan tetapi, mereka tidak mendapati Otman Ralibi. Kantornya tutup. Karena itu, mereka menggelar demo di depan kantor LBH ini dengan membentangkan berbagai spanduk bertuliskan macam-macam.
“Kami warga Dusun Jurangpelen I dan Jurangpelen II Desa Bulusari tidak pernah menunjuk Lembaga Bantuan Hukum Ansor untuk mewakili kami,” bunyi spanduk mereka diantaranya.
“Apa ada dibalik laporan LBH Ansor Jatim yang mengatasnamakan warga Desa Bulusari?” bunyi spanduk lainnya.
Juga, “Kami Masyarakat Desa Bulusari Tidak Pernah Mendapat Intimidasi atau Tekanan dari Oknum Aparat Manapun”.
Selain itu, ada pula yang bertuliskan “Kami Sangat Mendukung Pambangunan Perumahan Prajurit TNI”.
Dan, “Pembangunan Rumah Prajurit Tidak Ada Kaitan dengan Kasus Tanah TKD dan Mantan Kepala Desa Bulusari yang Sekarang Proses Hukum di Kejari Pasuruan”.
Nuril, salah seorang diantara mereka mengatakan, maksud kedatangan mereka di Kantor LBH Ansor Jatim ini untuk meminta klarifikasi pernyataan Otman Ralibi sebagaimana yang diberitakan beberapa media tanggal 17 Februari lalu.
Dalam pemberitaan itu disebutkan, Otman Ralibi dari LBH Ansor Jatim mengaku sebagai kuasa hukum warga Desa Bulusari yang keberatan atas penambangan ilegal di wilayah setempat telah mengirimkan laporan ke Presiden Jokowi pada 10 Februari 2020. Dalam pemberitaan juga disebutkan, warga Desa Bulusari telah diintimidasi sejumlah oknum aparat.
“Kami ingin kejelasan pernyataan Otman Ralibi yang mengaku sebagai kuasa hukum warga Desa Bulusari yang katanya telah diintimidasi aparat, sehingga dia membuat laporan ke presiden, sebagaimana yang diberitakan beberapa media tanggal 17 Februari kemarin,” urai Nuril.
“Sebab, di antara kami warga Desa Bulusari tidak ada yang mengaku telah mengadu ke dia, apalagi mengaku telah diintimidasi oknum aparat,” tukas Nuril.
Nuril menjelaskan, kondisi di desanya tidak ada pertanian, sehingga sumber kehidupan warga kebanyakan dari hasil penambangan galian C. “Jadi tidak benar jika dikatakan ada ancaman kerusakan ekosistem lingkungan hidup dan sumber daya alam,” ujarnya.
Selain itu Nuril dan sejumlah warga yang demo juga menyatakan bahwa lahan yang dibangun untuk perumahan prajurit TNI bukan Tanah Kas Desa (TKD) seperti yang sedang diproses hukum di Kejari Pasuruan. Tanah yang sedang digarap untuk perumahan TNI itu, tandasnya, statusnya hak milik.
“Semua tokoh dan warga Desa Bulusari sangat mendukung pembangunan perumahan prajurit TNI tersebut, karena membawa dampak kemajuan perekonomian bagi desa kami,” jelasnya.
“Dengan adanya pembangunan perumahan TNI di sana justru warga mendapat pekerjaan dan merasa terlindungi serta nyaman,” tandas Nuril.
Akan tetapi, lanjut dia, sangat disayangkan warga yang datang dari jauh ini tidak bisa bertemu Otman Ralibi, bahkan kantornya tutup, meski beberapa hari sebelumnya telah memberitahu. Mendapati hal ini, Nuril menyatakan tetap akan menindaklanjuti untuk bisa bertemu Otman Ralibi.
“Kami tetap akan menindaklanjuti untuk bisa bertemu dan mendapat klarifikasi dari Otman Ralibi,” ujar Nuril pada beritalima.com. (Ganefo)
Teks Foto: Warga Dusun Jurangpelen I dan Jurangpelen II, Desa Bulusari, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, saat ngelurug Kantor LBH Ansor Jatim, Jumat (21/2/2020).
