Demikian hal itu ditandaskan Prof. Dr. KH. Din Syamsuddin Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia, Rabu (18/5/2016) pada Rapat Pleno Wantim MUI ke 8 dengan tema “Umat Islam dan Masalah Kepemimpinan Bangsa dan Negara” dengan dihadiiri Prof Dr jimli Assidiqie, Prof. Dr Hamdan Zulfa, dan Prof. Dr Mahfud MD, Prof. Dr. KH. Didin H.
Din juga menjelaskan, maju mundurnya bangsa Indonesia, umat Islam tidak bisa berpangku tangan karena problem kepemimpinan bangsa dan negara tidak bisa dilepaskan dari bagaimana sikap dan kondisi umat Islam di dalamnya. Umat Islam dan kepemimpinan bangsa saling terkait dan memberikan dampaknya.
Demikian disampaikan Ketua Dewan Pertimbangan MUI Pusat Din Syamsuddin, beliau merangkum empat persoalan kepemimpinan bangsa, yang diantaranya adalah pertama. Umat yang baru terbebas dari kooptasi sistem politik otoriter, kedua. Pembengkakan potensi umat, ketiga. Pilihan system politik nasional yang kurang berpihak pada potensi umat, keempat. Kepemimpinan dan kompetisi pluralitas.
Dim pun menegaskan ketika melihat problematika kepemimpinan nasional, Dewan Pertimbangan MUI, menyampaikan taujihat tentang umat Islam dan Masalah Kepemimpinan Bangsa dan Negara. Pertama, membentuk greand desain pendidikan kepemimpinan umat untuk bangsa. Kedua, mendorong pemimpin bangsa untuk komitmen terhadap kode etik kepemimpinan nasional.
Ketiga, untuk memperbaiki kondsisi tersebut, umat Islam dituntut untuk memperkuat peran politiknya. Keempat, untuk menciptakan kesadaran dan ketaatan politik diperlukan pendidikan politik dan kaderisasi kepemimpinan bagi umat Islam dengan melibatkan peran pendidikan tinggi Islam. Kelima, salah satu bentuk penguatan peran politik Islam adalah penguatan Islam sebagai pilar masyarakat sipil (civil society) dalam bentuk pemenuhan aspirasi umat Islam dalam reegulasi dan kebijakan penyelenggaraan negara.
Keenam, dalam hal seleksi kepemimpinan, umat Islam dituntut untuk mengedepankan semangat persatuan dan ukhuwah Islamiyah. Dan ketujuh, mendorong kepemimpinan bangsa dan negara untuk komitmen kepada tujuan menjaga Indonesia sebagai Negara-Bangsa (nation state), negara kesejahteraan. dedy mulyadi
