Jakarta, beritalima.com| – UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization), lembaga khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa yang bertugas mempromosikan pendidikan, ilmu pengetahuan, budaya, dan komunikasi untuk membangun perdamaian dan kesetaraan di seluruh dunia, memberikan peringatan “Yellow Card” kepada status Geopark Kaldera Toba, Sumatera Utara (Sumut).
Dalam rapat UNESCO Global Geopark di Maroko pada 4-5 September 2023, kawasan taman bumi (Geopark) Kaldera Toba mendapat kartu kuning, bersama kawasan lain seperti Gua Zhijindong di Tiongkok, Taman Nasional Regional Luberon di Prancis, Madonie di Italia, dan Colca y Volcanes de Andagua di Peru.
Kartu kuning merupakan peringatan dari UNESCO, yang berarti badan pengelola wilayah tersebut tidak memenuhi beberapa kriteria yang ditetapkan. Menyikapinya, Deputi Destinasi dan Infrastruktur Kementerian Pariwisata (Kemenpar) Hariyanto mengatakan, Indonesia telah mengambil langkah konkret untuk memastikan bahwa rekomendasi UNESCO dapat segera dipenuhi.
Kemenpar mengundang GM Badan Pengelola Kaldera Toba Unesco Global Dr Azizul Kholis untuk memberikan asistensi terkait peringatan UNESCO. Azizul menjelaskan kronologis dan update yellow card yang dikeluarkan oleh UNESCO. Menurutnya, pihaknya butuh waktu dua bulan untuk berbenah, dengan assessment baru UNESCO yang akan dilakukan pada 15 Juli 2025 mendatang.
Tapi pihak pengelola Geopark Kaldera Toba optimistis, hal ini akan terselesaikan dengan kolaborasi semua pihak mulai dari pemerintah pusat sampai ke daerah. “Gubernur Sumarera Utara sudah memberi atensi yang tinggi untuk mengembalikan posisi Geopark Kaldera Toba kembali ke green card,” ucap Azizul.
Lalu, Kemenpar telah berkomunikasi intensif dengan Gubernur Sumut untuk memastikan bahwa Pemprov Sumut, sebagai ketua Badan Pengelola Toba Caldera UNESCO Global Geopark (BPTCUGP), mendukung penuh langkah yang diambil oleh semua pihak dalam mengelola geopark ini.
Geopark Kaldera Toba diusulkan sebagai UNESCO Global Geopark (UGGp) oleh Pemda Sumut, khususnya melalui Badan Pengelola Geopark Kaldera Toba. Proses pengusulan ini melibatkan berbagai pihak, termasuk Pemda, Komite Nasional Geopark Indonesia (KNGI), serta Kemenpar yang berperan mendukung untuk memastikan Geopark Toba memenuhi kriteria ditetapkan UNESCO.
Pada tahap awal, Pemda melalui Badan Pengelola Geopark Kaldera Toba, yang ditunjuk untuk mengelola kawasan geopark tersebut, menyusun rencana dan dokumen pengusulan mencakup aspek geologi, warisan budaya, dan pemberdayaan masyarakat lokal. Lalu diserahkan ke KNGI yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa seluruh standar dan kriteria UNESCO Global Geoparks dipenuhi, sebelum diajukan kepada UNESCO.
Beberapa rekomendasi utama dari UNESCO untuk perbaikan agar bisa kembali ke green card adalah mencakup sebagai berikut: Warisan geologi dan interpretasinya — diversifikasi cerita geologi dan memperluas survey; Warisan alam, budaya, dan buatan — identifikasi dan inventarisasi lebih lanjut; Visibilitas dan kemitraan — peningkatan panel interpretasi dan visibilitas geopark dan Jejaring dan pelatihan — meningkatkan kerja sama dengan geopark Indonesia lainnya.
Tahun ini Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kemenpar menyusun beberapa langkah konkret, seperti pembuatan panel Penjelasan/Interpretasi di Geosite serta membuat event MICE, yang mendukung forum dan kegiatan terkait destinasi wisata Geopark Kaldera Toba.
Kemudian, Kemenpar memberikan dukungan Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2024 sebesar Rp 56,6 Miliar serta kegiatan peningkatan kapasitas SDM, koordinasi teknis, dan revitalisasi geosite seperti Monkey Forest Sibaganding dan Geosite Pulau Sibandang.
Alokasi dana tersebut dibagi ke delapan Kabupaten di kawasan Danau Toba, peruntukannya sebagai dukungan pembangunan infrastruktur fisik maupun kegiatan nonfisik menunjang pengembangan Danau Toba (termasuk di dalamnya 16 geosites Geopark Kaldera Toba) sebagai destinasi wisata.
Kedelapan Kabupaten di kawasan Danau Toba pnerima DAK adalah: Dairi, Karo, Simalungun, Toba, Tapanuli Utara, Pakpak Barat, Humbang Hasundutan dan Samosir
Menpar Widiyanti Putri Wardhana di Jakarta (16/5) menekankan, “Kementerian Pariwisata Republik Indonesia sangat mendukung upaya Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Badan Pengelola Geopark Kaldera Toba untuk memenuhi rekomendasi UNESCO. Kami menyadari bahwa status UNESCO Global Geopark membawa tanggung jawab besar, dan Kemenpar berkomitmen untuk terus mendampingi dan memfasilitasi pemerintah daerah dalam memenuhi setiap persyaratan dan rekomendasi yang diberikan oleh UNESCO. Geopark Kaldera Toba memiliki potensi luar biasa, dan kami berharap pengelolaannya yang berkelanjutan akan membawa manfaat besar bagi masyarakat lokal dan sektor pariwisata Indonesia.”
Jurnalis: Abri/Rendy
