SURABAYA, beritalima.com|
Untuk menguatkan ketahanan pangan nasional, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada tahun 2022 menginisiasi program Food Estate. Ketua Umum Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) Dr. Sri Untari Bisowarno, M.AP. menyatakan program food estate ini ditargetkan mampu menggenjot produksi pangan di Indonesia.
Menurutnya program Food Estate ini adalah sebuah langkah yang luar biasa dari Pemerintah RI, terutama setelah Pandemi Covid-19. Seperti diketahui, mayoritas negara-negara diluar Indonesia ketika Covid-19 terjadi, memilih melakukan lockdown dan membatasi kegiatan perekonomian.
Hal tersebut juga berdampak kepada perdagangan komoditas pangan, sehingga sempat menyebabkan terjadinya kelangkaan. Maka program food estate ini kelak diharapkan mampu menjadi jawaban untuk menciptakan kemandirian pangan nasional.
“Pandemi Covid-19 sudah mengajari kita banyak hal termasuk bagaimana Indonesia harus bisa memenuhi kebutuhan kita sendiri dalam bidang pangan. Karena Indonesia dikenal sebagai negeri gemah ripah loh jinawi,” terang ketua fraksi PDIP DPRD provinsi Jatim ini di Gedung Kuliah Bersama, Kampus C Universitas Airlangga.
Oleh sebab itu, dalam kegiatan Talkshow dengan tema ‘Ketahanan Pangan: Ujung Jurang Bagi Krisis Lingkungan’, Sri Untari menegaskan bahwa Pemerintah harus berhati-hati karena food estate butuh kesiapan infrastruktur yang memadai, kelayakan lingkungan dan dukungan finansial.
Selain itu, faktor SDM serta konflik dengan masyarakat lokal menjadi faktor yang harus diperhatika . SDM menjadi hal penting yang harus diperhatikan pemerintah, dimana SDM merupakan salah satu faktor yang menjadi alasan gagalnya proyek food estate sebelumnya pada masa Pemerintahan Presiden Soeharto.
“Salah satu ciri keberhasilan food estate itu adalah masyarakat lokal dan petaninya harus terorganisir dalam sebuah wadah. Salah satunya melalui koperasi, yang nantinya akan mengatur bagaimana proses cocok tanam di lapangan, luasan areal budidaya, dan kesiapan pasar. Sehingga alur produksi hingga konsumsi sudah jelas,” papar Sekretaris DPD PDI-P Jatim tersebut.
Menilik keikutsertaan koperasi dalam Program Swasembada
Pangan sendiri, sudah turut terlibat semenjak tahun 1974. Melalui didirikannya Badan Usaha Unit Desa yang kemudian berubah nama menjadi Koperasi Unit Desa (KUD).
“Koperasi berperan penting pada dekade 1980-1990an ketika kita berhasil melakukan swasembada beras. Melalui koperasi telah terbukti gerakan pemberdayaan ekonomi petani yang didasarkan atas asas kekeluargaan,” tandas anggota komisi E DPRD provinsi Jatim ini.
Seperti yang saat ini terjadi di Wonosobo, Untari menjelaskan saat ini koperasi tani juga dilibatkan dalam mensukseskan program food estate. Yang dalam perjalanannya, koperasi tidak hanya mengatur terkait pemasaran, tetapi untuk mengorganisir alur produksi, kebutuhan pasar, hingga penyediaan KUR.
“Jadi koperasi inilah yang berperan untuk mengatur semua alur dalam pertanian. Saya meyakini koperasi dapat memiliki peran luar biasa dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional. Karena melalui koperasi, baik petani dan masyarakat sama-sama merasakan manfaat,” pungkasnya.(Yul)
