JAKARTA, Beritalima.com– Dalam kondisi perekonomian mayoritas masyarakat sulit seperti sekarang, sangat tidak elok dan bijak kalau Pemerintah pimpinan Presiden Joko Widodo berkeinginan membuka donasi dari rakyat untuk membantu penangan virus Corona (Covid-19).
“Apapun alasannya, itu adalah kebijakan Pemerintah yang kurang tepat dan tidak populer di tengah rakyat menderita seperti saat ini. Mestinya Pemerintah yang harus membantu serta melindungi rakyat,” kata Anggota DPD RI dari Dapil Provinsi Sumatera Barat, Alirman Sori, Senin (30/3).
Sebelumnya, lanjut Alirman, Pemerintah terlanjur membuka donasi. Karena itu, sebaiknya kuburkan rencana tersebut dalam-dalam. Sungguh tidak bijak kalau hal tersebut dilakukan Pemerintah. Akan lebih baik dan tepat Pemerintah melibatkan para konglemerat ikut menyumbang secara moril dan materil membantu pembiayaan pemberantasan Covid-19 di tanah air yang sudah memakan korban ratusan nyawa melayang,” kata dia.
Untuk mencegah mewabahnya pandemik Covid-19, kata laki-laki kelahiran Gurun Panjang, Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan tersebut, pemerintah hadir di tengah rakyat. Apapun bisa dilakukan pemerintah.
“Janganlah Pemerintah berdalih soal keuangan. Untuk penguatan nilai rupiah pemerintah sanggup menyediakan Rp300 triliun. Memindahkan Ibu Kota Pemerintah juga sanggup menyediakan uang Rp460 triliun. Pertanyaannya kenapa untuk membiayai lockdown pemerintah tidak sanggup menyediakan uang hanya sekitar Rp126 triliun,” tanya Alirman.
Untuk biaya lockdown, hitungannya jika penduduk Indonesia 300 juta jiwa, biaya per jiwa setiap hari Rp30.000,. Kalikan 14 hari hanya menghabiskan uang Rp126 triliun. Itu kalau semua jiwa dibiayai selama lockdown. Jika hanya 50 persen dari jumlah penduduk yang dibiayai, berarti hanya menghabiskan uang Rp63 triliun.
Nyaringnya suara Pemerintah Pusat dan Dareh mengimbau agar warga berdiam diri dirumah (stay at home) untuk mencegah penyebaran pandemik Covid-19, pantas diapresiasi, tetapi berdiam bagi warga yang kehidupannya dari penghasilan harian, hanyalah suatu keniscayaan. “Warga yang hidup dari penghasilan harian, harus mendapat perlindungan dari Pemerintah, tidak cukup sebatas imbauan saja.”
Untuk itu, laki-laki lulusan S3 Hukum Tata Negara Universitas Krisnadwipayana Jakarta tersebut mendesak Pemerintah Pusat segera melakukan ‘Nasional Lockdown’. “Pemerintah Pusat jangan menunggu korban berjatuhan lebih banyak lagi, bisa-bisa Indonesia menjadi kuburan massal,” kata Ketua DPRD Kabupaten Pesisir Selatan 2004-2009 itu.
Alirman mengaku prihatinan melihat situasi para medis yang bekerja dalam keterbatasan Alat Pelindung Diri (APD), yang seharusnya menjadi perhatian serius Pemerintah, karena mereka adalah garda terdepan dalam penyelamatan jiwa manusia. Namun, proteksi diri mereka sebagai garda terdepan penyelamat misi kemanusiaan terhadap ancaman pandemik Covid-19 terabaikan. Mereka bekerja dengan APD seadanya, tak heran lagi kalau paramedis banyak juga yang meninggal dunia.
Dalam hal ini Alirman Sori tidak bermaksud menyalahkan, tetapi hal yang standar untuk bekerja tenaga medis sangat diperlukan dan prioritaskan, karena penularan Covid-19 sangat mudah dan nyawa taruhannya. “Untuk itu, perlu kebijakan nyata memberikan perlindungan kepada paramedis, dengan alat pelindung diri berkualitas, sehingga terlindungi dan terjaga keselamatan mereka dalam memberikan pelayanan kepada korban Covid-19,” demikian Alirman Sori. (akhir)
