JAKARTA, Beritalima.com– Jaksa Agung harus bisa bekerjasama dengan dengan jajaran kepolisian sehingga kedua institusi ini bisa bersinergi dalam menegakkan supremasi hukum di tanah air seperti harapan masyarakat.
Hal tersebut dikatakan Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW), Neta S Pane
dalam menanggapi pernyataan Presiden Jokowi bahwa Jaksa Agung pengganti Prasetyo bukan dari kalangan partai politik.
Beredar isu, Jokowi akan mengangkat Pansel Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Yenti Ganarsih sebagai Jaksa Agung. Jika itu terjadi, ini tentu saja menjadi sejarah baru dimana korps kejaksaan dipimpin seorang perempuan.
Dikatakan Neta, selama ini hubungan Polri dan Kejaksaan agak terganggu karena perkara penembakan yang diduga melibatkan penyidik KPK, Novel Baswedan yang sudah dituntaskan kepolisian di Bengkulu, meski sudah P21 tetapi tidak kunjung dilimpahkan ke pengadilan oleh kejaksaan.
Jaksa Agung, kata Neta, sepertinya ‘pasang badan’ untuk Novel. Padahal sikap tersebut sangat mencederai rasa keadilan keluarga korban. Untuk itu, Jaksa Agung yang baru, selain harus bisa bersinerji dengan kepolisian, harus pula mampu menuntaskan kasus penembakan yang diduga dilakukan Novel Baswedan ke pengadilan.
Tanpa itu, lanjut Neta, Jaksa Agung bisa dituding ‘takut’ terhadap Novel Baswedan. Dan, ini artinya sama saja mempermainkan hukum karena tebang pilih dalam melakukan penegakan hukum.
Figur Yenti yang disebut-sebut sebagai calon Jaksa Agung bukanlah orang baru di lingkungan Jokowi. Di era pertama pemerintahan Jokowi, Yenti diangkat sebagai anggota Pansel KPK dan Pansel Kompolnas serta sering diminta masukannya soal pemberantasan pencucian uang.
Selain itu, saat ini pakar anti pencucian uang Universitas Trisakti itu diangkat Jokowi sebagai Ketua Pansel KPK. Jika Yenti diangkat menjadi Jaksa Agung upaya pemberantasan korupsi diharapkan bisa terkonsolidasi dengan tiga kekuatan, kejaksaan, kepolisian, dan KPK dimana Yenti saat ini menjadi panselnya. (akhir)
