SURABAYA, beritalima.com | Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur melalui Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) terus berupaya menahan laju inflasi. Disebutkan, selama masa pandemi Covid-19 inflasi di Jatim relatif tercover secara baik, di angka 1,3% dengan ekpektasi sampai akhir tahun 2020 inflasi maksimal 2-3%.
Dalam High Level Meeting Rapat Koordinasi Antar Wilayah TPID Jatim di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Selasa (3/11/2020), diungkapkan, TPID Jatim mendukung optimalisasi peran BUMD sebagai intermediatory supply-demand komoditas pangan strategis. Hal tersebut dilakukan melalui penandatanganan Surat Penugasan oleh Gubernur Jawa Timur kepada PT Jatim Graha Utama sebagai BUMD Provinsi Jawa Timur.
Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, mengatakan, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) diharapkan dapat mendorong terselenggaranya kerjasama antar daerah, baik kerjasama antar Kabupaten/Kota di Jawa Timur maupun dengan Provinsi lain di Indonesia melalui peranan lembaga intermediatory komoditas pangan strategis (BUMD Pangan) yang merupakan salah satu upaya dalam mengendalikan inflasi di Jawa Timur.
“Pemahaman mengenai surplus defisit komoditas termasuk pola seasonalnya menjadi kunci keberhasilan dan efektivitas kerjasama antar daerah,” ujar Khofifah.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur, Difi Ahmad Johansyah, menambahkan, risiko inflasi Jawa Timur 2020 salah satunya dipengaruhi perubahan pola konsumsi masyarakat dalam merespon pandemi Covid-19.
Dari sisi komoditasnya, selama 2018 sampai 2020 risiko inflasi terbesar (High Risk) dimiliki oleh komoditas emas perhiasan. Sementara itu, dalam kategori Medium Risk berturut-turut dengan sumbangan inflasi terbesar dan frekuensi yang sering mempengaruhi inflasi Jawa Timur adalah komoditas telur ayam ras, daging ayam ras, cabai merah, angkutan udara, bawang merah, beras, cabai rawit, bensin, dan biaya akademi/perguruan tinggi.
“Bank Indonesia memperkirakan bahwa inflasi Jawa Timur 2020 sejalan dengan target yang telah ditentukan dan cenderung ke bawah. Jawa Timur juga merupakan Provinsi yang mampu mengendalikan inflasi yang stabil selama HBKN dalam 3 tahun berturut-turut. Hal tersebut tentunya merupakan hasil koordinasi yang sangat efektif antara TPID Provinsi Jawa Timur bersama dengan satgas pangan,” kata Didi.
“Untuk akhir tahun kami berharap kondisi Covid-19 di Jawa Timur terus membaik dengan inflasi yan tetap terkendali, sehingga dapat mendorong aktivitas ekonomi masyarakat, meningkatkan daya beli dan tentunya mendukung recovery perekonomian Jawa Timur,” tambahnya.
Di momen tersebut, Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Dardak, turut menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Timur meyakini dari sisi ketersediaan (supply) berada dalam kondisi yang cukup baik, dan dari sisi demand Pemerintah telah mendorong melalui berbagai kebijakan dan bantuan sosial untuk mendukung daya beli masyarakat di Jawa Timur.
“Pemberian bantuan tersebut tentunya diprioritaskan kepada masyarakat yang paling rentan terhadap shock akibat Pandemi Covid-19. Perbaikan potensi Covid-BB19 terus dilakukan sebagai upaya dalam menekan angka Covid-19, yang diharapkan mampu mendukung perekonomian seperti adanya penerapan protokol Covid-19, dan standardisasi lainnya di area industri agar tetap menjalankan aktivitas ekonomi,” kata Emil.
Sejalan dengan hal tersebut, HLM TPID Provinsi Jawa Timur menyepakati pemberian tugas melalui Surat Penugasan oleh Gubernur Jawa Timur selaku Ketua TPID Provinsi Jawa Timur kepada PT Jatim Graha Utama sebagai Intermediatory Supply-Demand Komoditas Strategis.
Sebagai pilot project fungsi intermediatory tersebut, dilakukan pula penandatanganan sejumlah MoU Business to Businessselaku antara PT Jatim Graha Utama Intermediatory Supply-Demand Komoditas Strategis dengan Koperasi Peternak Unggas Sejahtera Blitar, Koperasi Sumber Rejeki Bojonegoro, Koperasi Pundi Artha Mulia Bojonegoro, dan Gapoktan Tunas Muda Bangkalan. (Ganefo)
