JAKARTA – Sektor pariwisata merupakan sektor yang dinilai paling parah terdampak pada masa pandemi COVID-19. Hampir di seluruh wilayah tanah air, industri pariwisata mengalami penurunan jumlah pengunjung secara drastis, tak terkecuali daerah tujuan wisata budaya dan sejarah seperti Yogyakarta. Memasuki periode ke tiga masa tanggap darurat, Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta secara bertahap melakukan upaya untuk mendorong pariwisata di daerahnya kembali tumbuh demi menekan dampak ekonomi yang berkepanjangan. Namun demikian, Biwara Yuswantana selaku Ketua Satuan Tugas Daerah Istimewa Yogyakarta menegaskan pihaknya tidak lantas terburu-buru membuka pariwisata tanpa kalkulasi dan persiapan yang matang.
Biwara mengatakan, Pemerintah D.I. Yogyakarta saat ini masih dalam tahap uji coba dan melakukan berbagai simulasi guna memastikan kesiapan lokasi-lokasi wisata termasuk hotel, rumah makan, tempat perbelanjaan dan sarana pendukung lainnya. Terdapat tim verifikasi dan bidang penegakan hukum yang bertugas untuk menilai sejauh mana kesiapan perangkat-perangkat pendukung khususnya dalam hal penerapan protokol kesehatan.
“Ada tim verifikasi, dan ada bidang penegakkan hukum, itu melakukan verifikasi ke hotel-hotel, ke obyek-obyek untuk menilai, mengevaluasi, sejauh mana kesiapan dari perangkat-perangkat yang diperlukan untuk penerapan protokol kesehatan,” jelas Biwara saat berdialog di Media Center, Graha BNPB, Jakarta, Minggu (26/7).
Lebih lanjut Biwara menjelaskan, edukasi dan sosialisasi pada masyarakat khususnya pelaku usaha di sektor pariwisata gencar dilakukan. Dengan memanfaatkan media luar ruang, media televisi dan media sosial, pemerintah daerah berupaya agar masyarakat sudah dapat beradaptasi dengan kebiasaan baru saat nanti industri pariwisata mulai beroperasi kembali.
Tak hanya itu, Pemerintah D.I. Yogyakarta juga tengah mengembangkan aplikasi Jogja Pass. Aplikasi ini dapat memantau dan mendata wisatawan yang masuk ke lokasi wisata secara sistematis dan menyesuaikan dengan kapasitas lokasi wisata yang ingin dikunjungi.
“Kalau sudah misalnya 50 persen (kapasitasnya), nanti akan ditutup gitu. Karena sudah terdata secara sistematis,” terang Biwara.
*Didukung Kemenparekraf Melalui Bantuan Stimulus Ekonomi*
Ari Julianno Gema, Juru Bicara Satgas Penanganan Dampak COVID-19 Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, secara terbuka mendukung berbagai upaya pemerintah daerah untuk kembali menggerakan sektor-sektor ekomoni khususnya pariwisata. Selain program padat karya yang diperuntukan pada pekerja pariwisata, ada pula berbagai bantuan stimulus tengah dipersiapkan bagi calon wisatawan.
“Misalnya kita berikan potongan tiket pesawat terbang, gitu ya. Lalu kemudian, ada voucher juga untuk restoran dan hotel, sehingga nantinya, wisatawan domestik itu tertarik untuk datang ke sana,” jelas Ari.
Namun ia juga mengingatkan pentingnya memastikan berjalannya penerapan protokol kesehatan secara serius sebelum membuka lokasi wisata.
“jangan sampai juga nanti terburu-buru kita membuka, tapi nggak siap, malah menimbulkan penyebaran COVID baru, gitu. Itu yang kita khawatirkan,”
Kemenparekraf sendiri memiliki program Cleanliness, Healthy, Safety and Environment (CHSE) yang berisi panduan-panduan bagi semua pihak, mulai dari pengelola, pemilik, asosiasi, karyawan atau pemandu wisata, tamu atau pengungung, kelompok masyrakat hingga pemerintah daerah.
Diharapkan dengan diterapkannya panduan CHSE akan meningkatkan kualitas perlindungan, keamanan dan kenyamanan wisatawan saat berwisata.
“Ketika protokol kesehatan benar-benar diterapkan secara benar, secara ketat itu, nah itu mereka baru merasa aman,” terang Ari.
