JAYAPURA – Menyikapi dinamika pasca penetapan Kepala Dinas PU Provinsi Papua MK sebagai tersangka, atas dugaan kasus korupsi pembangunan jalan Kemeiri – Depapre Kabupaten Jayapura,
Gerakan Pemuda Peduli Pembangunan Papua meminta kasus diusut tuntas, namun tidak dipolitisir hingga mengarah ke Gubernur Papua.
Gerakan Pemuda Peduli Pembangunan Papua yang terdiri dari KNPI Kota Jayapura, GP Ansor Papua, BKPRMI (Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia), GPII (Gerakan pemuda Islam Indonesia), GAMKI (Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia) Papua, IMM (Ikatan Mahasiswa Muslim) Papua, Gema MA (Matlaul Anwar), dan FPPMIM ( Forum pemuda pelajar mahasiswa Indonesia Masirei) Papua, saat menggelar jumpa pers di Prima Garden Abepura menganggap Gubernur Papua tidak ada sangkutpautnya dengan kasus yang menyeret MK tersebut.
“Pemberitaan di Media dan pandangan dimedia sosial bahwa kasus ini seolah-olah berhubungan dengan Gubernur Papua, maka kami sangat keberatan. Karena kami melihat bahwa ini proyek harus diperjelas kasusnya. Dana 80 Milyar lebih ini harus jelas, ini dana dari mana,” kata Benyamin Gurik, selaku pengurus KNPI Kota Jayapura, Sabtu (11/2/2017).
Meski begitu dirinya mengapresiasi KPK yang telah mencoba menegakkan hukum di Papua. Namun pihaknya mempertanyakan kedatangan KPK disaat Papua sedang menghadapi pemilu Gubernur 2018.
“Kami apresiasi, hanya saja kenapa baru sekarang, dan disaat warga Papua akan melaksanakan Pilgub 2018. Kasus jalan Kemiri-Depapre, meski kata KPK ini sudah melalui proses, namun jika dana yang digunakan adalah APBD perubahan tahun 2015 seperti yang disampaikan jurubicara KPK, mestinya, ada pihak lain yang juga terlibat, yang memutuskan dana itu seperti DPR,” ujar Gurik.
Sehingga dinilai sangat tidak tepat jika kemudian kasus korupsi tersebut disangkutpautkan dengan Gubernur Papua Lucas Enembe.
“Kasus ini kami khawatirkan digunakan untuk mengkriminalisasikan Gubernur Papua, kami minta kasus ini harus dibuka secara jelas. Dan jika ada pihak yang mencoba mengriminalisasikan Gubernur, maka kami akan berdiri dan mendampingi Gubernur,” ucapnya.
Ditempat yang sama Sudin Rettob dari Gema MA (Matlaul Anwar), mengomentari terkuat pernyataan Gubernur Papua Lucas Enembe terkait pernyataan ‘Perang’ yang disampaikan di kantor Gubernur Papua.
“Kami minta semua pihak stop politisir terkait pernyataan Gubernur untuk Perang, seakan-akan Gubernur ini melawan hukum, padahal maknanya, Gubernur mempersilahkan KPK memproses secara hukum, jika kasus ini betul-betul murni kasus hukum bukan dipolitisir,”katanya.
Menurutnya, ada pihak-pihak yang mencoba menjebak Gubernur dengan mengarahkan kasus korupsi jalan ke orang nomor satu di Papua ini.
“Kami melihat dan sangat menyayangkan seolah olah ada pihak-pihak yang sengaja menjebak gubernur. Dengan mengarahkan kasus jalan ke Gubernur,” katanya.
Dirinya juga meminta kepada pihak-pihak yang mencoba mengkriminalisasikan Gubernur untuk tidak lagi melakukan hal itu.
“Kami katakan stop kepada pihak-pihak yang ingin mengkriminalisasikam Gubernur. Yang betul adalah kita membantu Gubernur untuk membangun Papua,” ucapnya.
Menanggapi kasus yang sama, Irjii Matdoan Ketua BKPRMI Papua, meminta publik Papua untuk tidak mengartikan pernyataan ‘Perang’ yang disampaikan Gubernur Papua.
“Penyampaian ‘perang’ yang dikatakan Gubernur itu bukan dimaksudkan untuk perang yang sesungguhnya,” katanya.
Sementara terkait kasus korupsi Jalan Kemiri-Depapre, menurut Irjii, korupsi terjadi saat proses pelelangan pekerjaan jalan tersebut.
“Jika nilai pekerjaan lebih dari 500 juta, maka itu dilelang, dan secara elektronik, jadi jika kemudian ditemukan dugaan mark up, maka indikasinya disitu,” katanya.
Jangan sampai penetapan tersangka ini kemudian ujung ujungnya mendiskreditkan ke Gubernur, yang merupakan pimpinan daerah.
“Harapan kami kalau proses hukum ini berjalan dengan mekanismenya ya silahkan saja, jangan dikaitkan dengan politik, karena akan menganggu stabilitas keamanan di Papua,” ujarnya. (Ed/Papua).
Caption foto : Gerakan Pemuda Peduli Pembangunan Papua, saat jumpa pers di Abepura.
