JAKARTA, Beritalima.com– Usaha Indonesia untuk mendapatkan vaksin Covid-19 sudah dilakukan cukup lama baik melalui riset di dalam negeri maupun di luar negeri, termasuk mencari produk serupa untuk mengatasi wabah pandemi virus Corona di tanah air.
Itu dikatakan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat, Dr H Asrorun Ni’am Sholeh dalam Diskusi Empat Pilar MPR dengan tema ‘Menanti Sertifikasi Halal Vaksin Covid-19’ bersama anggota MPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Dr Kurniasih Mufidayati yang digelar secara virtual di Press Room Gedung Nusantara III Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (15/12).
Dikatakan, MUI memberikan apresiasi atas komitmen Pemerintah pada saat hunting vaksin ini yang harus mengutamakan aspek keamanan dan kehalalan. Artinya, halal itu sudah sedari awal yakni mulai dari proses pencarian atau perwujudan vaksin covid-19 harus pada posisi pertama.
Untuk merealisasikan komitmen itu, mulai 27 Agustus lalu munculah inisiasi dari Pemerintah menerima Bio Farma yang menjelaskan, secara khusus mengenai pentingnya aspek kepatutan syari’ahnya sehingga ditindak lanjuti mellui tim kecil.
Tim tekhnis berasal dari Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Bio Farma dan Kementerian Kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan MUI. “Tugas MUI adalah mempercepat proses sertifikasi halal. Soal keamanan vaksin, itu tentu saja menjadi tanggung jawab Kementerian Kesehatan bersama BPOM,” kata Asrorun.
Dia mencontohkan, ada produsen secara Formal mengajukan permohonan sertifikasi halal terhadap produk vasksin seperti produk Sinovac (China) yang bekerjasama dengan PT Bio Farma, diajukan ke Cerol itu dengan nomor regisrasi 67280 untuk kepentingan vaksin Covid.
Setelah menjalani proses-proses kelengkapan dokumen, 15 Oktober 2020 tim LP POM, MUI, Komisi Fatwa, Kementerian Kesehatan serta BPOM ke China guna kepentingan proses auditing lapangan untuk tujuan yakni tadi. Tujuan aspek keamanan dan juga tujuan aspek kehalalan.
Setelah karantina mandiri dua Minggu, lanjut dia, 2 sampai 5 November, audit dilaksanakan di Beijing, sedianya audit disamping ke si Novac juga Sinovac, Sinopharm, Cancino produsen lain di China. Tetapi karena aspek kesiapan hanya dilakukan visitasi saja antara Sinopharm dan Cancino, kemudian tim 12 November kembali ke Jakarta.
Di Jakarta tim melakukan rapat internal untuk melakukan kajian atas temuan audit. “Rapat tadi malam (14/12), melakukan kajian atas hasil auditing yang di lakukan auditor, baik dari LP POM, MUI maupun Komisi Fatwa. Dari hasil telaahan ada dokumen khususnya terkait tahapan penumbuhan vero cell, penumbuhan virus yang masih membutuhkan beberapa dokumen dari Sinovac,” kata dia.
Sinovac sudah berkomitmen untuk memenuhi itu. “Posisi terakhir, kita menunggu dokumen yang dibutuhkan tim auditor untuk melakukan telaah lebih lanjut Kapan sertifikat halal atau kapan pembahasan sertifikasi halal itu,
MUI konsen memberikan prioritas pembahasan terkait dengan aspek kehalalan, tetapi kalau terkait dengan kapannya, ini tergantung pemenuhan dokumen yang dari sinovac juga menunggu dari pihak pemasoknya,” demikian Dr H Asrorun Ni’am Sholeh. (akhir)
