JAKARTA, Beritalima.com– Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti meminta vaksinasi massal yang diselenggarakan diberbagai daerah tidak menjadi klaster baru pandemi virus Corona (Covid-19).
Permintaan itu disampaikan senator dari Dapil Provinsi Jawa Timur itu berkaitan dengan kerumunan warga dalam vaksinasi massal yang diselenggarakan Polrestabes Medan dan menimbulkan kerumunan warga, menyusul tingginya antusias masyarakat untuk mengikuti vaksinasi di GOR Pemprov Sumatera Utara, Selasa (3/8).
Warga bahkan rela berdesakan untuk masuk ke lokasi.
“Sebaiknya penyelenggara vaksinasi mempersiapkan segala sesuatunya, termasuk memastikan keamanan dan keselamatan masyarakat. Jangan sampai karena persiapan tidak maksimal membuat program vaksinasi menjadi klaster baru Corona karena menyebabkan kerumunan,” kata LaNyalla, Kamis (5/8).
Disarankan agar pelaksanaan vaksinasi tidak dilakukan terpusat dalam satu hari.
“Kalau kuota sehari di satu lokasi langsung besar, otomatis banyak orang datang. Kita memang sedang mengejar vaksinasi, tapi lebih baik disebar ke sejumlah lokasi. Polrestabes bisa memanfaatkan Polsek-polsek sehingga peserta tidak membludak dalam satu waktu di satu lokasi.”
Diingatkan, Medan masih menjadi kota yang menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level empay. Karena itu, dia mengimbau penyelenggara memperhatikan protokol kesehatan (prokes) dalam pelaksanaan vaksinasi.
“Bhabinkamtibmas bisa membantu menjelaskan kepada masyarakat bahwa ada pendataan calon penerima sebelum vaksinasi dilakukan. Pihak kepolisian daerah juga bisa menerapkan metode jemput bola kepada masyarakat untuk menghindari penumpukan warga,” sebut dia.
LaNyalla meminta Polrestabes memfasilitasi warga yang sudah datang ke GOR Pemprov Sumut tetapi tidak mendapat kuota vaksinasi.
“Pastikan mereka menerima vaksin dan diatur jadwal serta lokasinya,” tutur dia.
LaNyalla menyesalkan terjadi jual beli formulir vaksin yang dilakukan sejumlah oknum. Padahal pelaksanaan vaksinasi dengan kuota 4.000 orang hari itu sudah melalui pendataan.
“Karena itu, dia
meminta aparat kepolisian mengusut pelaku yang menjual belikan formulir vaksinasi Covid-19 sehingga turut membuat warga berbondong-bondong ke GOR Pemprov Sumut. Formulir vaksinasi diketahui dijual Rp 5.000 dengan dalih biaya fotocopy. (akhir)
