BANGKALAN, Beritalima.com–Verifikasi dan validasi (Verval) data kemiskinan di Kabupaten Bangkalan dianggarkan sebesar Rp 1,4 miliar.
Hal itu diungkapkan Abdurrahman Tohir anggota Komisi D DPRD Kabupaten Bangkalan. “Kami pemerintah kabupaten Bangkalan cukup serius untuk verval data ini dan telah menganggarkan 1,4 M,” ujarnya. Senin (1/7/2019).
“Kami tunggu pertanggungjawabannya, sejauh mana Dinas Sosial melakukan dan outputnya seperti apa,” tambahnya.
Namun, Politisi Partai Demokrat itu mencurigai anggaran sebesar itu tidak dimanfaatkan untuk perbaikan data penerima bantuan program keluarga harapan (PKH) dan penerima bantuan pangan non-tunai (BPNT).
Karena kata Abdurrahman, penerima PKH dan BPNT di Kabupaten Bangkalan masih menggunakan data tahun 2015 dari Kementrian Sosial (Kemensos).
“Saya mencurigai dana terus keluar namun teman-teman PKH yang melakukan verval oleh Dinsos (Dinas Sosial,red) tidak diberikan akses, tidak difasilitasi dan lain sebagainya” ungkapnya.
“Buktinya penerima BPNT masih menggunakan data tahun 2015 dari Kemensos,” imbuhnya.
Untuk penerima PKH kata Abdurrahman memang sudah ada data dari Kemensos sejak tahun 2015 lalu, namun juga harus melakukan perbaikan data. “Data ini kan harus di update terus karena sudah dianggarkan,” tuturnya.
Oleh karena itu, pihaknya dalam waktu dekat akan melakukan pemanggilan terhadap Dinas Sosial, untuk memastikan verval data yang dilakukan. “Saya yakin kedepannya akan lebih baik dan lebih tepat sasaran,” tandasnya. (Rus)
