JAKARTA, Beritalima.com– Kasus Daftar Pemilih Tetap (DPT) bukan baru terjadi dalam Pemilu 2019, tetapi sudah ada sejak pemilu sebelumnya. DPT dipersoalan juga bukan untuk melegitimasi penyelenggara pemilu dan mencurigai kecurangan manipulasi data.
Itu dijelaskan anggota Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) MPR MPR RI, Viva Yoga Mauladi dalam diskusi bertema ‘Mengawal Legitimasi DPT Pemilu 2019’ di Media Center DPR/DPD/MPR RI di Gedung Nusantara III Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (15/3) petang.
Artinya, ungkap pimpinan Komisi IV DPR RI tersebut, DPT penting dalam demokrasi elektoral yakni, untuk menyelamatkan hak konstitusional warga negara yang dijamin undang-undang dimana setiap warga negara Indonesia punya hak untuk memilih dan dipilih.
“Jadi, DPT dalam pemilu sangat penting. Karena itu harus dikritik, harus dibicarakan dan dipersoalkan untuk peningkatan demokrasi elektoral. Proses mencocokkan dan penelitian bukan hanya dilakukan lembaga yang ditunjuk sebagai penyelenggara Pemilu dan Bawaslu tetapi juga partai politik peserta pemilu,” kata Viva.
Wakil Ketua Umum DPP PAN ini mencontohkan data DPT yang dikritisi pasangan calon presiden nomor urut 02 Prabowo-Sandiaga Uno yang meminta untuk dilakukan pengecekan validasi DPT tidak wajar tersebut.
Contohnya ada di data pemilih dalam DPT yang bertanggal lahir 1 Juli 9.817.003, bertanggal lahir 31 Desember 5.377.401 bertanggal lahir 1 Januari 2.359.304 dan berusia diatas 90 tahun 304.782, usia di bawah usia 17 tahun 20.475.
“Kemudian juga ditemukan satu KK ada 100 orang, ada yang 200 KK-nya. Di Kabupaten Banyuwangi yang tidak wajar ada 41.555 KK,” kata wakil rakyat dari Dapil X Provinsi Jawa Timur ini.
Temuan tersebut, kata Viva Yoga, sudah dilaporkan ke KPU. Dan KPU menyambut baik serta sudah pula melaporkannya ke Dukcapil. Dukcapil juga menyambut baik.
Bahkan sebagian juga telah memberikan penjelasan bahwa sesuai dengan Permendagri No: 19/2010 tentang formulir dan buku yang digunakan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil , tentang lahir 1 Juli , 31 Desember melalui sistem Sinduk.
“Jadi, sebenarnya tidak ada upaya untuk melegitimasi penyelenggara pemilu danini merupakan sikap yang baik dalam rangka agar kita masuk gelanggang, semuanya sudah bersih dan ada kesepahaman,” kata pria kelahiran Lamongan, 30 Mei 1969 tersebut.
Anggota MPR, Aria Bima mengatakan, polemik DPT belakangan ini bisa diatasi dengan transparansi. KPU sudah menyediakan data untuk divalidasi.
“Di era reformasi ini semua sangat transparan. KPU menyediakan data untuk divalidasi. Tidak mungkin ada DPT ganda. Semua sudah ada datanya,” kata dia.
Dengan transparansi, lanjut Aria Bima, sangat mudah untuk men-trace data DPT. Karena itu, Aria mengajak semua pihak untuk buka-bukaan soal DPT secara transparan.
“Karena sekarang semua data bisa diakses. Lewat gadget kita bisa buka DPT. Masing-masing parpol juga sudah mendapat softcopy DPT. Validasi tidak hanya dilakukan parpol dan penyelenggara pemilu, tapi seluruh peserta pemilu juga melakukan validasi.”
Pengamat politik yang juga Direktur Para Syndicate, Ari Nurcahyo juga mengatakan, kasus DPT selalu terulang setiap pemilu. Tapi polanya makin ke sini itu semakin kreatif. Sebelumnya ada kasus KTP elektronik yang berceceran dimana-mana, ada kasus ditemukannya berkarung-karung KTP elektronik.
Terkait kisruh DPT, dia memberi dua solusi. Pertama, solusi taktis atau jangka pendek untuk mengantisipasi Pemilu 17April 2019. Solusi taktis ini adalah untuk menjamin warga negara bisa menggunakan hak pilihnya secara konstitusional. Mereka yang sudah masuk DPT, atau non-DPT, atau pemilik e-KTP bisa menggunakan hak pilihnya.
Kedua, solusi strategis. Ini menyangkut kebijakan politik jangka panjang. “Kita harus memutus aktor atau pemain dalam mata rantai data kependudukan. Negara atau pemerintah harus membuat single identity number kependudukan. “Proyek e-KTP adalah proyek gagal. Negara harus membuat program KTP yang single number,” demikian Ari Nurcahyo. (akhir)
