GRESIK,beritalima.com- Wakil Bupati Gresik Aminatun Habibah mengakomodir usulan kaum perempuan dalam pembangunan Kabupaten Gresik
Usulan perempuan itu tertuang saat Wabup membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Perempuan Gresik 2024, Rabu (28/02) di Suites Hotel Surabaya,
“Melalui Musrenbang perempuan ini, kami ingin memberikan kesempatan bagi seluruh lapisan masyarakat untuk turut serta berperan aktif dalam pembangunan dan penanganan isu-isu strategis yang ada di Kabupaten Gresik,” ujar Wabup yang biasa disapa Bu Min.
Lebih lanjut, Bu Min mengatakan Pemkab Gresik telah merealisasikan beberapa poin usulan dari Musrenbang Perempuan tahun lalu. Yaitu pemberian BPJS Kesehatan untuk perempuan rentan dan stop perkawinan anak.
“Ada beberapa poin usulan dari tahun kemarin yang salah satunya supaya Pemkab Gresik memberikan BPJS Kesehatan kepada perempuan khususnya yang rentan, dan ini kita wujudkan dengan program UHC 100%. Sehingga memudahkan dalam mengakses Faskes di seluruh Kabupaten Gresik,” ungkapnya.
Bu Min menambahkan, pada poin stop perkawinan anak, hal ini telah dikondisikan dengan pihak terkait seperti Kemenag Gresik, Pengadilan Agama, dan Pengadilan Negeri. Meski demikian, Bu Min akui hal ini tidak mudah lantaran masih banyak masyarakat yang belum mendapatkan pendidikan seksual secara lengkap.
“Harus kita akui ini tidak mudah, tapi kita terus berkoordinasi dengan seluruh pihak sehingga tujuan kita dapat tercapai. Maka ini menjadi PR kita bersama, untuk memberikan pendidikan seksual kepada anak agar mereka dapat lebih hati-hati di luar,” ucap Bu Min.
Untuk itu, tahun ini Pemkab Gresik telah menginisiasi desa dan kelurahan ramah perempuan dan peduli anak. Ini akan menjadi basis awal dalam meningkatkan kualitas SDM untuk masa depan.
Bu Min menuturkan akan menggaet seluruh organisasi perempuan yang tersebar di masyarakat untuk mensukseskan program ini. Menurutnya, akan lebih efektif jika ada sosialisasi dilakukan oleh mereka yang memiliki jaringan sampai ke tingkat desa.
“Ini penting karena menyangkut pertumbuhan SDM kita nantinya, maka program ini akan kita lakukan terus-menerus. Karena kami inginkan perempuan juga punya peran yang sangat penting di Kabupaten Gresik,” tandasnya.
Bu Min berharap, usulan yang dihasilkan pada Musrenbang tahun ini, dapat membantu Pemkab Gresik dalam mengambil keputusan pembangunan yang lebih baik untuk tahun depan.
Sebagai informasi, agenda ini diikuti sebanyak 60 peserta terdiri dari Fasilitator Komunitas Sekolah Perempuan Gresik (15 desa di daratan dan 2 desa di Pulau Bawean), Perwakilan Bunda Puspa dari 16 Desa di 16 Kecamatan yang ada di Kabupaten Gresik.
Hadir dalam Musrenbang Perempuan Gresik ke-7 tahun ini, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur One Widyawati, Bappeda Gresik, Kepala Dinas KBPPPA Gresik, dr. Titik Ernawati, Dinas PMD Gresik Rian Pramana Suwandha, Pattiro Gresik Nur Khosiah, Lembaga Pengkajian Kemasyarakatan dan Pembangunan (LPKP) Jawa Timur Sutiah
Ada pula Perwakilan Lembaga masyarakat, organisasi perempuan, organisasi keagamaan, akademisi, perwakilan kelompok disabilitas dan minoritas, serta pemerhati gender dan permasalahan perempuan di Kabupaten Gresik, Tim Penggerak dan Tim Pendamping Pengarusutamaan Gender Kabupaten Gresik.(*)
