Jakarta, beritalima.com|- Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Daerah Istimewa Yogyakarta, Dr. H. Hilmy Muhammad, M.A (akrab dipanggil Gus Hilmy), menilai adanya wacana pemerintah agar pembelajaran daring dampak dari masalah energi menjadi kurang bijaksana.
“Kalau problemnya energi, jangan pendidikan yang dikorbankan. Pemerintah seharusnya memperkuat langkah strategis di sektor lain, termasuk diplomasi luar negeri, agar kepentingan nasional tetap terjaga tanpa harus mengganggu proses belajar,” kata Gus Hilmy.
Bahkan, ujar Gus Hilmy, “pendidikan tidak boleh dijadikan instrumen untuk menutup persoalan yang seharusnya diselesaikan di sektor lain.”
Anggota Komite I DPD RI ini menyebut, misalnya bisa melalui pembatasan BBM pada kendaraan pribadi, kampanye penggunaan transportasi umum, kampanye hemat listrik, dan kampanye minimalisir penggunaan alat-alat rumah tangga yang membutuhkan listrik. Secara kasat mata, menuturnya, sektor ini lebih besar kebutuhan energinya.
Katib Syuriyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) juga menyinggung pentingnya pendekatan diplomasi yang lebih aktif dalam merespons situasi geopolitik global, khususnya terkait konflik di kawasan Timur Tengah yang berdampak pada jalur energi dunia. Untuk itu, ia mendorong Presiden Prabowo Subianto mengambil peran lebih konstruktif di tingkat internasional, bukan justru menyesuaikan kebijakan domestik yang berdampak pada sektor pendidikan.
“Presiden perlu mengambil langkah diplomasi yang lebih aktif dan terukur dengan mengajak negara-negara Islam untuk memahami posisi Iran dalam konteks mempertahankan kedaulatan negaranya dari tekanan dan serangan eksternal. Indonesia bisa memainkan peran sebagai jembatan dialog, bukan sekadar penonton yang menyesuaikan kebijakan dalam negeri akibat dampak konflik global,” jelasnya.
Selain itu, Gus Hilmy menuturkan, belum adanya data terbuka yang menunjukkan kontribusi aktivitas sekolah terhadap konsumsi energi nasional. Karena kebijakan tanpa basis data yang kuat akan berisiko tidak tepat sasaran.
“Sampai hari ini belum ada penjelasan yang transparan mengenai berapa besar konsumsi energi dari aktivitas sekolah dan berapa persen penghematan yang ingin dicapai. Tanpa data itu, kebijakan ini sulit dipertanggungjawabkan secara rasional. Pemerintah perlu menjelaskan secara terbuka agar publik bisa menilai urgensinya. Selain itu, perlu dijawab juga kenapa sektor lain tidak lebih dulu menjadi prioritas efisiensi,” terangnya.
Jurnalis: rendy/abri
