SURABAYA, beritalima.com | Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak mengapresiasi kepada Badan Pusat Statistik (BPS) Jatim atas capaiannya menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
Apresiasi tersebut disampaikan karena dirinya menilai bahwa BPS Jatim memiliki komitmen yang sangat tinggi memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat, utamanya dalam menyediakan data informasi.
“Kami atas nama Pemprov Jatim menyampaikan apresiasi atas capaian BPS Jatim menuju WBBM,” ujar Wagub Jatim Emil Elestianto Dardak saat menghadiri Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBBM di Kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Jatim, Jl. Kendangsari, Surabaya, Selasa (19/5).
Lebih lanjut dirinya mengatakan, dalam penyediaan data informasi, peran BPS sangat menentukan dan menjadi rujukan Pemprov Jatim dalam menentukan maupun menetapkan kebijakan yang akan diambil.
Salah satu contoh, di tengah pandemi Covid-19 seperti saat ini. Untuk itu, Pemprov Jatim terus menggandeng BPS Jatim untuk mendata masyarakat yang berhak menerima bantuan sosial (bansos) agar tidak terjadi tumpang tindih.
“Bantuan yang akan diberikan kepada masyarakat diharapkan bisa tepat sasaran kepada penerima dan tidak terjadi tumpang tindih atau double penerima,” ungkapnya.
Menurutnya, data yang disajikan BPS sangat objektif, detail dan ilmiah. Sehingga, Pemprov Jatim bisa mengkombinasikan sebelum menentukan kebijakannya agar tepat sasaran kepada masyarakat.
Apalagi selama ini, Pemprov Jatim selalu menggunakan data BPS untuk melihat pertumbuhan ekonomi provinsi, kabupaten/kota, serta angka kemiskinan.
“Data-data yang dihasilkan oleh BPS juga digunakan sebagai dasar untuk pembuatan kebijakan, seperti kebijakan di bidang kemiskinan, bidang ekonomi, dan lain-lain sebagainya.,” jelasnya.
Emil berharap, WBBM yang dicanangkan BPS Jatim dapat menempatkan proses layanan publik kepada semua elemen dalam melayani masyarakat. Tak hanya itu, Emil mengingatkan agar BPS Jatim bisa membuat chanel layanan kepada masyarakat.
“Implementasi terhadap sistem IT sangatlah penting. Akan tetapi masyarakat juga harus diberikan ruang layanan dalam menyampaikan keluh kesah terhadap tingkat kepuasan informasi yang di dapat. Selamat berjuang semoga proses ini bisa tercapai dengan baik dan optimal sehingga WBBM bisa tercapai. Saya yakin jika nantinya WBBM bisa tercapai, BPS Jatim akan menjadi rujukan BPS di seluruh Indonesia,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala BPS Jatim Dadang Hardiwan mengatakan, pelaksanaan reformasi birokrasi di BPS sudah berjalan lebih dari 10 tahun. Lembaga yang dipimpinnya, sebut Dadang, sudah mempunyai nilai inti dari setiap individu organisasi untuk senantiasa menjunjung tinggi nilai profesional, integritas dan amanah (PIA).
Dalam menuju WBBM, BPS Jatim telah banyak melalui tahapan perubahan. Mulai dari tata kelola, akuntabilitas hingga proses layanan publik. Termasuk memperkuat layanan publik melalui Fokus Grup Discusion (FGD).
“Kita juga membuat layanan aplikasi diberbagai website, statistik terpadu, termasuk layanan aplikasi yang bisa diunduh melalui android. Juga membuat survei terhadap kepuasan layanan dan inovasi. Kami berkomitmen merubah pelayanan fisik menjadi layanan online,” imbuhnya. (*)
